Logo kotaperwira.com

Tanah Landreform Bersertifikat Dilarang Untuk Dijual

Purbalingga – Tanah obyek landreform yang diberikan negara kepada warga dan telah bersertifikat dilarang dialihkan sebagaian atau seluruhnya sebelum dimiliki selama 10 tahun. Pemindahan hak dari penerima sertifikat redistribusi tanah obyek landreform juga harus mendapat ijin dari Kepala Kantor Pertanahan setempat. Pelarangan pengalihan ini, bertujuan agar tanah yang diberikan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kalau sampai 10 tahun mendatang saya masih Kepala Kantor Pertanahan disini, saya tidak akan pernah memberikan ijin pengalihan hak atas tanah landreform. Manfaatkan tanah yang telah dimiliki secara sah untuk digarap secara maksimal. Utamanya dalam hal kegiatan usaha pertanian,” kata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Ir Bambang Ardiantoro M.Sc di Gedung Serba Guna Desa Panusupan Kecamatan Rembang, Selasa (29/11).

Pernyataan itu disampaikan Bambang Ardiantoro berkaitan dengan penyerahan 300 sertifikat pemberian hak atas pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform kepada para petani di desa Panusupan Kecamatan Rembang. Tanah landreform yang diberikan kepada 261 kepala keluarga meliputi 300 bidang tanah seluas 33,52 hektar. Penyerahan sertifikat yang dilakukan secara simbolis oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko M.Si dan Ketua DPRD H Tasdi SH MM, merupakan program reforma agraria atau land reform yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. “Seluruh biaya pembuatan sertifikat gratis, warga hanya membayar biaya patok dan materai serta blangko,” katanya.

Bambang menambahkan, pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform sudah dilaksanakan sejak 1995. Hingga tahun 2011, lanjut Bambang, telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sejumlah 3.863 bidang. Jumlah itu diberikan kepada 3.699 petani desa Panusupan. “Rinciannya, 1995sampai 2006 sejumlah 2.263 bidang untuk 2.195 KK. Tahun 2007-2010, sejumlah 1.300 bidang untuk 1.243 KK. Sedangkan tahun ini 300 bidang,” jelas Bambang.

378 Ribu Bidang Tanah Belum Bersertifikat

Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, hingga saat ini baru sekitar 27 persen tanah di Kabupaten Purbalingga, yang bersertifikat, sisanya sebanyak 73 persen belum bersetipikat.

Bambang membeberkan, dari sekitar 521.500 bidang tanah di Kabupaten Purbalingga, baru sekitar 143 ribu bidang tanah yang bersertifikat. Sehingga masih ada sekitar 378 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. “Di Panusupan, ada sekitar 2.500 bidang tanah pekarangan atau perumahan. Yang sudah bersertifikat baru 500 bidang. Sehingga terdapat potensi tanah untuk disertifikatkan sejumlah 2.000 bidang. Ini membutuhkan perhatian lebih dari pihak terkait,” katanya.

Program pensertifikatan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak akan mampu mengakomodir seluruh tanah yang belum bersertifikat tersebut. Oleh karena itu, juga membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah, yakni Pemkab Purbalingga dan masyarakat. “Jika hanya menunggu program dari pemerintah tidak akan cukup. Oleh karena itu, juga membutuhkan insiatif dari warga, yakni dengan melalui program sertifikasi swadaya,” jelasnya.

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42