Logo kotaperwira.com

Tak Dianggarakan, Purbalingga Telat Terapkan TKI Online

Purbalingga – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran ) Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah belum bisa menerapkan sistem online dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau TKI Online.

Pasalnya, perangkat yang digunakan belum tersedia. Padahal program TKI On Line ini sudah harus diterapkan per 15 September lalu. Hal tersebut diungkapkan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertran Purbalingga, Aries Setyamami atau akrab dipanggil Mami kepada wartawan.

Dia mengatakan, dinas mendapatkan bantuan IT dari pusat, namun dibutuhkan adanya dana pendamping. “Karena tidak masuk dalam APBD Perubahan, sehingga kami kesulitan mendapatkan dana pendamping tersebut,” katanya.

Menurut Mami, TKI On Line ini dimaksudkan untuk merapikan administrasi TKI, sehingga para perusahaan penyedia tenaga kerja tidak dapat mengirimkan TKI tanpa adanya rekomendasi dari daerah asal TKI tersebut.

Hal ini sangat menguntungkan dinas, terutama terkait pemantauan keberadaan TKI di luar negeri dan pendataan TKI asal daerah masing-masing. Pelaksanaan sistem online itu menghubungkan data dokumen calon TKI pada tahap rekrutmen hingga siap bekerja di luar negeri, yang diproses melalui Pemda atau Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO TKLN) sebagai pusat data BNP2TKI di Jakarta.

Pengajuan proses dokumen calon TKI di kantor Dinsosnakertran dilakukan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS). Selanjutnya, berdasar data online yang terverifikasi sekaligus lengkap, masing-masing calon akan mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Dengan cara online ini tidak ada lagi pemalsuan data TKI oleh PPTKIS ataupun calo, karena data dokumennya harus sama persis antara yang diproses Disnaker dengan yang ada di BNP2TKI, sehingga pada akhirnya memudahkan kita melindungi TKI sejak di dalam dan di luar negeri.

Sistem online tersebut untuk memangkas peran calo yang kerap merugikan calon TKI di samping dapat menghindari resiko TKI menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking). Adanya online itu juga menjadikan pemerintan daerah mengetahui pasti berapa jumlah TKI di wilayahnya yang bekerja di luar negeri.

Tags: , , , , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42