Logo kotaperwira.com

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)

Terungkap Soal Aksi Kekerasan Guru & Sulitnya Mendirikan Rumah Ibadah

PURBALINGGA – Aksi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru kepada siswanya mengemuka dalam acara sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) di gedung A Setda Purbalingga, Rabu (21/12). Selain itu, sulitnya mendirikan rumah ibadah gereja juga dikeluhkan oleh Badan Kerjasama Antar Gereja (BKSAG) Purbalingga.

“Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadahnya adalah merupakan hak asasi manusia, namun kami seringkali mendapat keluhan dari jemaat gereja dan anggota BKSAG soal sulitnya mendirikan rumah ibadah. Kami mohon pemerintah untuk melindungi dan benar-benar menegakan HAM,” kata Ketua BKSAG Pendeta Slamet Waluyo, S.Si.

Sosialisasi RAN HAM

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM)

Menurut Slamet, terlepas dari persoalan administrasi, keluhan dari jemaat gereja banyak yang disampaikan kepada BKSAG. Ketika akan mendirikan gereja, sepertinya mengalami kesulitan di masyarakat. “Jika memang kebebasan beragama menjadi salah satu hak asasi manusia, kami meminta pihak pemerintah untuk memberikan fasilitasi dalam pendirian rumah ibadah,” harap Slamet Waluyo.

Selain menyangkut soal pendirian rumah ibadah, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru atau sesama siswa juga mengemuka dalam sosialisasi yang dibandu Kabag Hukum & HAM Setda Tri Gunawan, SH, MH. “Kami mendapat keluhan dari para guru, ketika mereka akan menegakan disiplin di sekolah, tetapi orang tua siswa justru melaporkannya ke kepolisian. Para guru menjadi tertekan dan ada yang meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk dipindahkan ke lain daerah,” ungkap Kasubid Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai pada BKD Purbalingga, Solikhun, SH, MH.

Dalam sesi dialog, terungkap pula tingginya angka perceraian di Purbalingga. Angka perceraian pada tahun 2011 ini konon mencapai 2.000 kasus. Sementara angka pernikahan dalam satu tahun sekitar 10 ribu pasangan. Perceraian disebabkan oleh banyaknya istri yang bekerja di pabrik, sementara sang suami tidak bekerja. Selain itu, juga pasca sertifikasi guru yang juga menyumbang meningkatnya kasus perceraian. Guru yang memiliki penghasilan tambahan lebih besar dari sertifikasi ada kecenderungan berselingkuh dan akhirnya bercerai dengan keluarganya.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Purbalingga Drs Muntaqo Nurhadi mengemukakan, kasus tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2011 ini juga mengalami lonjakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hingga bulan Nopember 2011 ada 27 kasus KDRT dengan pelaku sebanyak 39 orang. Tindak KDRT dengan pelaku orang dewasa tercatat 21 orang, dan sisanya 18 orang merupakan anak-anak. “Tindak kekerasan dalam rumah tangga ibaratnya seperti fenomena gunung es, diluar tidak terungkap semua, tetapi sejatinya masih banyak kasus yang tidak dilaporan,” kata Nurhadi.

Muntaqo merinci, kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani Tim Harapan (Hapus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak) Purbalingga pada tahun 2010 sebanyak 17 kasus, tahun 2009 19 kasus, tahun 2008 sebanyak 26 kasus dan tahun 2007 sebanyak 35 kasus. “Dari kasus yang ada, hampir 90 persen korbannya adalah kaum perempuan termasuk anak perempuan. Hanya ada kasus yang korbannya laki-laki dan dilaporkan terjadi pada tahun 2008 sebanyak 5 kasus dan 1 kasus pada 2009,” kata Muntaqo yang juga wakil ketua Tim Harapan.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran (LBH-PK) Sugeng, SH, MH mengungkapkan, tindakan pelanggaran HAM terahadap anak-anak harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang belakangan mencuat dengan korban anak-anak seperti pelecehan seksual, eksploitasi anak, hamil diluar nikah, perdagangan anak dan lainnya.

“Dalam bulan Nopember lalu, kami menangani lima anak yang hamil duluan dan akhirnya dinikahkan dini. Mereka berumur antara 14 tahun hingga 19 tahun. Ini salah satu contoh kasus yang perlu menjadi perhatian semua pihak,” kata Sugeng.

Acara sosialisasi yang dibuka Wabup Drs Sukento Ridho Marhaendrian, MM diikuti oleh anggota kelompok kerja (Pokja) Ranham Purbalingga periode 2011 – 2014. Selain nara sumber Muntaqo dan Sugeng, ikut menjadi pemcicara pula Kasubag Hukum Bagsumda Polres Purbalingga AKP Senentyo.

Tags: , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42