Logo kotaperwira.com

Sistem Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Purbalingga Siap Diterapkan

PurbalinggaRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr R Goeteng Tarunadibrata Purbalingga segera menerapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebelum Oktober 2011.

“Kami akan menerapkannya paling lambat sebelum Oktober 2011. Kami perlu mengkajinya sebelum diterapkan sebagai langkah kehati-hatian sehingga mampu meminimalisasi kesalahan,” kata Direktur RSUD Dr R Goeteng Tarunadibrata Purbalingga, Nonot Mulyono di sela-sela Sosialisasi dan Dialog Terbuka Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Purbalingga di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Kamis (30/6).

Sementara itu, Konsultan Manajemen Rumah Sakit/Pendampingan BLUD Lilik Sri Rahayuningsih mengatakan, penerapan sistem pengelolaan keungan BLUD memungkinkan manajemen RSUD Dr R Goeteng Tarunadibrata mengelola uang sendiri dan belanja kebutuhan darurat tanpa harus berkonsultasi melalui prosedur Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

“Seringkali ada dokter spesialis, misalnya dokter bedah memberikan layanan berbeda saat di rumah sakit pemerintah dengan ketika di rumah sakit swasta. Kalau di RS swasta, dokter itu langsung diberikan jasa medisnya selesai pembedahan tetapi kalau di RS pemerintah, harus menunggu bulan depan, enam bulan lagi, atau tahun depan, atau entah kapan,” katanya.

Akan tetapi dengan pengelolaan keuangan BLUD, kata dia, RSUD dapat segera membayar jasa medis dokter spesialis bedah begitu operasi selesai dilakukan.

Selain itu, lanjutnya, RSUD juga dapat segera membeli peralatan kesehatan tanpa harus menunggu prosedur penganggaran.

“Belanja-belanja mendesak yang tertunda karena regulasi, dapat mengurangi pelayanan terhadap masyarakat,” katanya.

Menurut dia, ada beberapa payung hukum BLUD tetapi yang paling jelas mengupas permasalahan ini adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Kendati demikian, dia mengatakan, BLUD hanya sebagai bentuk metode pengelolaan keuangan bukan sebagai badan sebagaimana yang dipahami dalam tata organisasi pemerintahan.

“Jadi, meskipun disebut badan bukan berarti nanti RSUD itu direkturnya jadi eselon II. Badan di sini lebih pada pengelolaan keuangan saja karena BLUD tidak hanya dilakukan oleh RSUD, tetapi dapat juga diterapkan pada rumah sakit bersalin, Badan Penyelenggara JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat-red.), dan puskesmas,” kata dia menegaskan.

Tags: , , , ,  , alamat rsud purbalinggapengelolaan keuangan bludjpkm adalahundang undang puskesmaspenganggaran rumah sakit blud
Source: Kedaulatan Rakyat

Leave a Reply

close(x)
Pasang Iklan