Logo kotaperwira.com

Sekda Purbalingga Minta Pemkab Waspadai Penipuan

Purbalingga – Belum lama setelah Sekda Kabupaten Purbalingga mengeluarkan surat Perihal Kewaspadaan Maraknya Surat Palsu, ternyata pada sebuah harian terbitan Yogyakarta Edisi 13 September 2011 menyebutkan Pemkab Gunung Kidul menjadi korban penipuan surat palsu. Hal ini menjadi pelajaran berharga, agar setiap pemerintah baik kabupaten/kota semakin meningkatkan kewaspadaannya.

“Surat Sekda tertulis tanggal 24 Agustus, kami dari SKPD di lingkungan Pemkab Purbalingga menerima antara tanggal 6 – 10 September. Kejadian itu terjadi di luar wilayah kami, tapi menjadi pelajaran berharga agar kami di Purbalingga tidak mengalami hal serupa,” ujar Kasubbag Analisis dan Kemitraan Media Bagian Humas setda, Ir Prayitno MSi, Selasa (13/9).

Sebelumnya, Sekda menerima surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 338/534/SET tanggal 5 Agustus 2011 perihal pemberitahuan maraknya surat palsu akhir-akhir ini. sebagai tindak lanjut, Sekda membuat peringatan kewaspadaan surat palsu kepada seluruh SKPD se-Kabupaten Purbalingga tertanggal 24 Agustus 2011.

“Salah satu surat yang ditujukan ke Pemkab Purbalingga dan terindikasi palsu itu antara lain surat dari Kementrian Bappenas RI Nomor 1817/M.PPN/07/2011 tanggal 14 Juli 2011 Perihal Surat Edaran Program Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2011-2012 bahwa setiap desa akan menerima ADD sebesar Rp 500 juta guna membantu pembangunan desa,” jelasnya.

Sementara Pemkab Gunung Kidul terkecoh anggaran pusat bersumber dana transfer Program Percepatan Daerah Otonomi Daerah (PPOD) dari Kementrian Keuangan RI. Penipuan ini baru terungkap setelah beberapa utusan dari pemkab Gunung Kidul melakukan klarifikasi ke Pemerintah Pusat. Parahnya, dana transfer tipuan itu sudah terlanjur dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut Prayit, surat senada banyak sekali variannya dan terkesan resmi, asli dan legal. Karenanya, dalam suratnya, Sekda meminta semua SKPD, jika menerima surat serupa untuk segera konfirmasi dengan institusi terkait dengan menelpon ke nomor telepon resmi institusi itu. “Jangan sampai uang untuk pembangunan justru masuk ke kantong para pelaku kriminal,” tegasnya.

Tags: , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42