Logo kotaperwira.com

Satu Tahun Merancang PLP-BK Terancam Gagal Karena Terhambat Perizinan

Purbalingga – Program Perencanaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK) Kelurahan Bancar Kecamatan Purbalingga terhambat perizinan. Masyarakat melalui Tim Inti Perencana Partisipatif (TIPP) Kelurahan Bancar tidak diizinkan untuk mengelola sejumlah lokasi yang dipilih untuk pengembangan kawasan prioritas. Akibatnya, perencanaan yang disusun selama hampir 1 tahun itu terancam tidak dapat direalisasikan.

Tenaga Ahli Perencana Partisipatif (TAPP) PLP-BK Kelurahan Bancar Probodini ST MT mengatakan, perencanaan tersebut disusun melalui tahapan pemetaan swadaya dari lingkungan RT hingga lingkungan kelurahan. Melalui pemetaan swadaya, TIPP menetapkan sejumlah rencana pengembangan kawasan prioritas diantaranya adalah penataan Taman Merah Kaca, pembuatan Tempat Penampungan Sampah dan penataan Pasar Bancar.

Taman Merah Kaca tersebut akan ditata menjadi ruang publik yang didalamnya terdapat tempat bermain anak, ruang pamer produk industri rumah tangga dan lainnya. Tugu Bancar yang berada di area Taman Merah Kaca tersebut juga akan dipindah ke tempat asalnya sebagai identitas kelurahan Bancar.

Probodini menambahkan, penataan Pasar Bancar dilakukan dengan mengalihkan tempat parkir ke jalan Selakambang. Selama ini lokasi parkir yang ada di tiga titik dinilai cukup mengganggu arus lalu lintas. Apalagi, area Pasar Bancar saat ini tidak bisa menampung semua pedagang sehingga kerap menimbulkan pasar tumpah dan mengganggu arus lalu lintas.

Pembuatan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dilatarbelakangi masih adanya pembuangan sampah di lokasi yang tidak semestinya. Sampah dibuang di Sungai Klawing, Sungai Larangan, Sungai Salak dan kebun-kebun penduduk. “Lokasi Taman Merah Kaca dan TPS tersebut milik Pemkab dan PSDA Serayu-Citandui. Kami tidak diperkenankan memanfaatkan lokasi itu untuk penataan kawasan. Demikian juga dengan jalan Selakambang, kami juga tidak mendapatkan izin dari pihak terkait,” tambahnya.

Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan, Zaeni Makarim mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Bancar. Kegiatan PLP-BK di kelurahan lainnya juga menghadapi kendala perizinan. Akibatnya, banyak perencanaan yang akhirnya banting setir.

Zaeni menambahkan, leading sector kegiatan PLPB-K ini adalah DPU Kabupaten Purbalingga. Pemkab juga membentuk tim teknis yang mendapatkan alokasi biaya operasional dari APBD Kabupaten. Tim Teknis ini menyangkut hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan program pengentasan kemiskinan. “Saat sosialisasi, yang datang itu hanya stafnya saja sehingga pimpinan SKPD malah banyak yang kurang mengetahui perkembangan ND. Karena itulah terjadi miskomunikasi,” tandasnya.

Pemerintah kabupaten Purbalingga juga telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Pusat mengenai program PLP-BK tersebut. Hanya saja, dalam MoU tersebut tidak ada penegasan mengenai keharusan Pemkab menyediakan tanah untuk pelaksanaan program prioritas kawasan. “Di pedesaan, hal ini tidak menjadi persoalan. Hanya saja, di wilayah kota, hampir semua rencana pengembangan kawasan prioritas terhambat perijinan lahan. Hanya Kelurahan Purbalingga Wetan dan Wirasana saja yang mendapatkan ijin. Selain itu mental dan banting setir memilih prioritas lainnya,” tambahnya.

Zaeni menambahkan, akibat terjadinya peralihan perencanaan kawasan prioritas, sejumlah TIPP sebagai pengelola dana PLP-BK itu berencana menggunakan dana untuk kegiatan-kegiatan fisik yang dinilai kurang memberikan keberlanjutan. “Yang penting dananya bisa digunakan untuk pembangunan seperti membangun jalan setapak, membuat tempat sampah dan lainnya,” imbuhnya.

Sumber : Radar Banyumas

Tags: , , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42