Logo kotaperwira.com

Rawan Eksploitasi Pekerja, Izin Plasma Rambut Dipertanyakan

PURBALINGGA – Perizinan plasma rambut yang saat ini semakin marak hingga ke pedesaan dipertanyakan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Purbalingga. Pasalnya, selain belum memiliki payung hukum yang jelas, perusahaan plasma itu rawan ekspolitasi pekerja demi kepentingan pemiliknya.

Hal itu disampaikan Ketua SPSI Purbalingga, Drs Supono Adi Warsito SH. Menurutnya, saat ini semua orang bisa saja mendirikan plasma rambut. Namun izin gangguan (HO) maupun pengaruhnya kepada lingkungan sekitar masih kurang diperhatikan.

“Jika ada permasalahan di plasma rambut terkait pekerja, akan lemah penindakannya oleh dinas terkait. Di sinilah peran aturan (regulasi) harus ada. Tapi, sampai saat ini belum ada aturan hukum. Plasma itu berdiri atas dasar apa, sampai sekarang tak ada yang mengetahuinya,” ujar Ketua SPSI kabupaten Purbalingga, Supono Adi Warsito, Jumat (20/4).

Dia juga kembali mengingatkan, sesuai UU Ketenagakerjaan, setiap kegiatan yang mempekerjakan sejumlah orang harus ada perjanjian kerja. Tak hanya di plasma rambut, yang di pabrik besar saja layak dipertanyakan ada atau tidaknya perjanjian itu.

“Saya sangat setuju jika banyak lapangan kerja untuk warga tercipta melalui plasma rambut. Tapi tanpa perjanjian kerja, bisa saja timbul permasalahan seperti upah dan lainnya karena tak ada dasarnya,” tambahnya.

Menurutnya, harus ada aturan yang jelas, pekerja plasma itu masuk dalam kerja borongan, harian atau bagaimana. Jika tak ada kejelasan, saat pabrik rambut menaikkan target, plasma akan menggenjot pekerja. Di sinilah posisi pekerja akan semakin terjepit.

“Jika jelas aturannya, nanti ada upah minimum kabupaten dan hak serta kewajiban pemilik plasma, pemerasan atau eksploitasi bisa dihindari,” katanya.

Menurutnya, pihak Dinsonakertran berwenang melakukan tindakan melalui penyidik PNS juga bisa bergerak sesuai payung hukum. Kedepan, jika sudah ada aturan yang jelas, plasma tak berizin harus ditutup atau ditindak.

Data dari Bagian Perekonomian Setda Purbalingga, selama tahun 2011 tenaga kerja yang tertampung pada ratusan plasma PMA yang bisa mencapai hampir 12 ribu orang. Sementara itu sejak akhir tahun 2011 hingga April 2012, Kantor Penanaman Modal Pelayanan Perizinan (KPMPT) Purbalingga masih melakukan pendataan jumlah plasma dan belum selesai. Diperkirakan mencapai ratusan tersebar di seluruh pelosok desa.

Tags: , , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42