Logo kotaperwira.com

Public Hearing Simpang Siur Kasus Puspahastama Segera Digelar

PURBALINGGA – Persoalan yang membelit PD Puspahastama masih bergulir dan belum ada titik penyelesaian. Hal itu mengundang kepedulian masyarakat. Institut Negeri Perwira meminta adanya dengar pendapat (public hearing) di DPRD mengenai kasus tersebut.

Setelah diusulkan sejak beberapa minggu lalu, permintaan public hearing nampaknya akan segera dilaksanakan. Yakni, pada Jumat (13/7) mendatang, pukul 08.00.

Direktur Institut Negeri Perwira, Indaru Setyonurprojo mengatakan, pada prinsipnya public hearing diharapkan menjawab kesimpangsiuran persoalan PD Puspahastama sampai Juli ini. Kesimpangsiuran itu membuat masyarakat semakin bingung sehingga sangat membutuhkan kejelasan.

“Kami berharap, melalui public hearing ini akan terwujud satu persepsi yang jelas soal Puspahastama. Nantinya bersama Komisi II DPRD Purbalingga, akan dijelaskan. Harapannya persoalan itu bisa gamblang,” ujarnya, Jumat (6/7).

Pihaknya akan mengundang Kabag Perekonomian dan sejumlah tokoh masyarakat. Termasuk juga sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ketidakjelasan duduk permasalahan itu karena muncul berbagai pendapat atau anggapan. Misalnya dari Kejaksaan Negeri, BPKP, dan Pengacara.

Kedepan, adanya kejelasan melalui public hearing ini juga bisa menjadi masukan bagi para anggota dewan melalui tupoksinya masing-masing. Yaitu dalam melakukan pengawasan khususnya pada manajemen PD Puspahastama dan secara umum bagi perusda lainnya.

“Besar harapan kami untuk mendapatkan pemikiran dan penjelasan gamblang soal Puspahastama yang dikeluarkan oleh para anggota dewan, khususnya di Komisi yang membidangi. Yaitu melalui Komisi II,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Purbalingga, Wastoto Ali Maskur menegaskan, public hearing bukan ajang untuk memvonis dan menghasilkan keputusan tertentu. Pasalnya, dewan hanya berperan sebagai penengah dan menampung aspirasi.

“Yang perlu diingat, public hearing hanya sebagai penampung aspirasi. Karena selama ini kami juga hanya mendengar versi pemerintah saja. Jadi ingin juga mendengar versi di penggagas public hearing,” tegasnya, Jumat (6/7) sore kemarin.

Ia juga mengatakan, yang diundang dalam public hearing hendaknya yang mengetahui duduk persoalannya. “Jika yang diundang tidak mengetahui persoalan selama ini, akan sia-sia,” tambahnya singkat. Sumber: Radar Banyumas.

Tags: ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42