Logo kotaperwira.com

Visi & Misi

VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA

  1. Visi Pembangunan Purbalingga

    Visi Pembangunan Purbalingga adalah “Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia / Berakhlaqul Karimah”.

    Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain / luar semakin dapat dikurangi. Daya Saing, bahwa daya saing perlu dibangun secara sungguh-sungguh sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin berat dan komplek, terlebih-lebih dengan telah masuknya kita ke era global yang ditandai salah satunya dengan diberlakukannya perdagangan bebas (AFTA, APEC, WTO, dsb).

    Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya manusia/SDM. Dengan SDM yang kuat, Insya Allah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaqul Karimah, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

    Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental? spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul karimah.

  2. Misi Pembangunan Purbalingga

    Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka ditetapkanlah mission pembangunan sebagai berikut :

    1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
    2. Melakukan pemulihan / recovery terhadap kecukupan kebutuhan pokok manusia khususnya pangan, papan dan sandang, selagi masyarakat masih merasakan dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan;
    3. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia / SDM yang beriman dan bertaqwa kehadhirat Allah SWT, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan;
    4. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian, industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta pariwisata yang didukung dengan infrastruktur yang memadai;
    5. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya melalui gerakan masyarakat;
    6. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja;
    7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun;
    8. Mengembangkan paham kebangsaan dan mendorong berkembangnya kehidupan beragama guna mewujudkan rasa aman dan ketentraman masyarakat;
    9. Memperbaiki / menyempurnakan terhadap kelemahan dan kekurangan yang terjadi pada penyelenggaraan pemerintahan yang lalu.

KERANGKA STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PURBALINGGA

  1. Kerangka Strategi

    Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Purbalingga yang telah diuraikan diatas, diperlukan kerangka strategis agar proses dan langkah perwujudan visi dan misi dimaksud dapat lebih terarahkan, yakni dengan cara menterpadukan secara harmonis penyelenggaraan tugas pemerintahan, tugas pemberdayaan masyarakat dan tugas pembangunan.

    Dengan ditopang 2 (dua) pilar hasil pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik dan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya dengan dilibatkannya secara aktif masyarakat dalam tatanan sosial yang berkeadilan, maka penyelenggaraan tugas pembangunan dengan program-program prioritas dan terarah diharapkan dapat mencapai atau mewujudkan visi dan misi pembangunan Purbalingga yang telah ditetapkan.

    Adapun Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Tugas Pemberdayaan Masyarakat, dan Tugas Pelaksanaan Pembangunan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

    1. Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan yang diorientasikan pada :
      1. Dikembangkannya kepemimpinan dialogis di setiap tingkatan.

        Kepemimpinan dialogis merupakan pengejawantahan dari sifat kepemimpinan demokratis, dimana pemimpin harus dapat ngemong, ngayomi dan nyukupi, yang berarti bersikap terbuka dan tanggap terhadap tuntutan dan aspirasi serta keluhan masyarakat.

      2. Terjalin dan terbinanya hubungan kekuasaan yang proporsional, konstruktif dan harmonis.

        Bahwa sumbu-sumbu kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus terkoordinasikan dalam suatu mission untuk mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraannya masyarakat, serta komitmennya dalam pemberantasan KKN. Dimana hubungan kekuasaan tersebut harus berjalan secara proporsional dan konstruktif dengan menghindari adanya tindakan saling intervensi kewenangan.

      3. Reorientasi dan revitalisasi pelayanan kepada masyarakat.

        Dalam rangka menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan sikap mental aparat/birokrat dari penguasa atau pangreh menjadi pelayan atau abdi masyarakat. Profesionalitas birokrasi harus diarahkan untuk melayani masyarakat. Pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan secaratransparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, kesejahteraan pegawai negeri perlu mendapat perhatian guna menciptakan aparatur yang bebas dari KKN, bertanggung jawab, profesional, produktif dan efisien.

      4. Penyiapan Sumber Daya Manusia / SDM yang berkualitas dan perangkat lunak yang efektif.

        Dengan adanya tekad mewujudkan otonomi yang luas dan utuh pada daerah kabupaten/kota, maka tantangan dan permasalahan pembangunan akan berada ditingkat kabupaten/kota. Untuk itu, kabupaten/kota harus segera menyiapkan SDM yang memadai khususnya dari sisi kualitasnya sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Demikian pula perangkat lunak khususnya yang berupa produk-produk peraturan daerah yang masih bersifat sentralistik / top down perlu segera ditinjau dan ditata kembali untuk mewujudkan pemberdayaan rakyat secara nyata.

      5. Mendorong berkembangnya jiwa kewirausahaan di kalangan Aparatur Pemerintah (reinventing government).

        Dengan memperhatikan bahwa kehidupan perekonomian menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu dilandasi pula dengan jiwa kewirausahaan. Dengan demikian tugas pemerintah daerah tidak hanya siap untuk membelanjakan, akan tetapi harus berupaya keras di dalam me-manage sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan prinsip ekonomi tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

      6. Mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

        Reformasi telah melahirkan tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dilaksanakan secara transparan dalam arti mementingkan pertanggungjawaban terhadap publik / masyarakat luas. Sedangkan akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan mission suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    2. Penyelenggaraan Tugas Pemberdayaan Masyarakat yang diorientasikan pada :
      1. Penguatan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan.

        Bahwa pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di perdesaan maupun perkotaan seperti BPD, LKMD / LMD, PKK, Dasa Wisma, KPD, LSM, lembaga-lembaga perkoperasian dan perekonomian masyarakat perdesaan, diharapkan mampu mengambil peran yang lebih besar dalam proses pembangunan.

      2. Berkepihakan kepada masyarakat lemah / miskin.

        Bahwa kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh golongan ekonomi yang lebih siap dan maju. Perbedaan dalam hal pemanfaatan kesempatan ini akan mendorong munculnya perbedaan tingkat kemajuan. Ketidaksamaan dalam mendapatkan kesempatan akan menyebabkan timbulnya masalah pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Dalam menghadapi masalah seperti ini, pemerintah harus memberi perhatian khusus kepada golongan ekonomi yang masih tertinggal. Perhatian khusus itu dapat diwujudkan melalui langkah-langkah strategis yang langsung memperluas akses rakyat kepada sumber daya pembangunan dan penciptaan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pemihakan dapat pula diwujudkan melalui penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang lebih diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana guna mendorong pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat.

      3. Penyadaran Kode Etik Usaha.

        Untuk memacu arus modal masuk ke daerah, maka perlu segera dimasyarakatkan kode etik usaha yang kondusif dan menarik bagi para pemodal dari dalam maupun luar negeri. Disamping itu, perlu pula digalakkan program kemitraan dan kebersamaan antara pihak yang sudah maju dengan pihak yang belum berkembang. Praktik-praktik monopoli, oligopoli dan praktik perdagangan yang memberatkan rakyat perkotaan maupun perdesaan seperti sistem ijon, rentenir, dan sebagainya harus dihapuskan.

      4. Pengembangan iklim dan pola-pola kemitraan.

        Dalam rangka memacu tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat maka perlu dikembangkan adanya bentuk usaha bersama melalui pendekatan kelompok. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk diharapkan dapat mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan pula pola kemitraan antara pihak / golongan yang sudah maju dengan golongan masih belum berkembang melalui program pemagangan, bapak angkat dan sebagainya.

      5. Reposisi masyarakat sebagai pemilik pembangunan.

        Bahwa masyarakat disamping sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan. Oleh karenanya pelaksanaan pembangunan bukan monopolinya pemerintah, akan tetapi juga menjadi milik masyarakat. Dalam kaitan ini masyarakat harus dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan bahkan sampai pengevaluasian terhadap pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, maka masyarakat akan merasa memiliki hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Hal ini, akan menimbulkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

      6. Pengembangan paham kebangsaan dan kehidupan yang religius / agamis.

        Bahwa paham nasionalisme/ kebangsaan perlu dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pula dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pula norma-norma agama harus menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik beragama memegang peranan sentral dalam membangun karakter bangsa dan masyarakat. Disamping itu, peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diletakkan dalam posisi yang strategis.

      7. Membuka akses informasi.

        Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung oleh berbagai sektor, maka diperlukan adanya suatu koordinasi dan networking yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, dan terlebih-lebih pada era globalisasi ini, maka informasi yang menjadi suatu hal yang sangat strategis oleh karenanya pemerintah harus memberikan fasilitas adanya pusat dan jaringan sistem informasi yang dapat menopang pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

    3. Penyelenggaraan Tugas Pembangunan

      Disamping Tugas Pemerintahan dan Tugas Pemberdayaan Masyarakat, faktor lain yang harus diperhatikan adalah penyelenggaraan tugas pembangunan yang lebih terarah, meliputi:

      1. Bottom up dan local planning.

        Partisipasi berarti perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah maupun masyarakat seperti perangkat daerah / desa, lembaga-lembaga kemayarakatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga-lembaga perekonomian / perkoperasian, lembaga legislatif, dan masyarakat luas. Sedangkan bottom up dan local planning berarti rencana program / proyek pembangunan daerah benar-benar datang/ disusun dari bawah yaitu masyarakat dan berdasarkan pada kondisi serta kebutuhan nyata di lapangan.

      2. Penajaman prioritas pembangunan.

        Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari pelaksanaan pembangunan yang didukung dengan pembiayaan yang terbatas, maka perlu dilakukan upaya penajaman prioritas agar kegiatan pembangunan benar-benar terarah pada penyelesaian permasalahan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat. Disamping itu, perlu diwujudkan pula keserasian dan keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar daerah, antar desa dan kota, antar pelaku pembangunan, serta antar program daerah dan program pusat. Dengan demikian akan terjadi suatu sinergitas dari seluruh program diberbagai aspek yang kesemuanya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya penajaman prioritas dan keterpaduan program pembangunan pada proses perencanaan pembangunan daerah harus didukung oleh data dan informasi yang akurat.

  2. Program Pembangunan Purbalingga
    1. Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya

      Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk meningkatkan usia harapan hidup terutama diarahkan bagi peningkatan perlindungan kesehatan bagi penduduk miskin melalui pemberian fasilitas kemudahan bagi penduduk miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan. Di samping itu, dari sisi kesejahteraan sosial diarahkan dalam rangka perlindungan bagi keluarga miskin melalui penurunan beban pengeluaran keluarga miskin dengan berbagai treatment yang menyentuh langsung kebutuhan pokok keluarga miskin.

      Sebagaimana Bidang Pendidikan, pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya juga memiliki kedudukan yang strategis. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan manusia pembangunan kesehatan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kualitas manusia. Sedangkan melalui pembangunan kesejahteraan sosial akan memberi perlindungan dan advokasi kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan hidup pokoknya karena pemenuhan kebutuhan hidup pokok tidak dapat menunggu sampai keluarga miskin tersebut dapat dientaskan dan secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

      Upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan kebutuhan hidup pokok yang dilakukan secara simultan bersamaan dengan berbagai upaya pengentasan dan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mempercepat upaya penangggulangan kemiskinan atau setidaknya sedikit mencegah agar kondisi keluarga miskin menjadi semakin parah yang dikhawatirkan akan menurunkan keturunan yang lemah sehingga akan mewarisi kemiskinannya. Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial Budaya terutama diarahkan bagi terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera.

    2. Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

      Pembangunan ekonomi meliputi Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan dan Kehutanan, Bidang Perikanan dan Peternakan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Perkoperasian, Bidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Pertambangan, serta Bidang Kepariwisataan.

      Pembangunan ekonomi terutama diarahkan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita masyarakat. Untuk itu, maka perlu terus dilakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan produktivitas seluruh sektor ekonomi. Meskipun demikian, pembangunan ekonomi tidak semata-mata diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kurang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan maka pembangunan ekonomi terutama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

      Di samping itu, demi menjamin keberlanjutan petumbuhan ekonomi maka perlu terus diupayakan pergeseran struktur ekonomi yang selama ini masih bertumpu pada sektor pertanian agar dapat terus bergeser ke sektor sekunder dan tersier atau industri dan jasa karena produksi dan produktivitas pertanian pada suatu saat tidak akan dapat ditingkatkan lagi akibat keterbatasan atau bahkan penurunan ketersediaan lahan serta karena kejenuhan input. Untuk itu, maka upaya-upaya pengembangan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa perlu terus ditingkatkan. Meskipun demikian, pembangunan pertanian juga perlu terus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitasnya mengingat peran pertanian yang sangat besar dalam perekonomian daerah karena memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

    3. Program Pembangunan Perdesaan

      Adanya disparitas antar wilayah khususnya antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai konsekuensi dari perbedaan kapasitas dan potensi serta karakteristik antar wilayah yang meliputi kondisi geografis, agroekologi, sosial, ekonomi, demografis, kondisi infrastruktur, serta kondisi alamiah lainnya membutuhkan adanya sinergi dalam pembangunan antar wilayah sehingga kesenjangan antar wilayah dapat dijembatani.

      Ketimpangan yang terlalu jauh antara wilayah perdesaan khususnya yang relatif terpencil dengan wilayah perkotaan apabila tidak segera diatasi dan diberikan perhatian khusus akan menyebabkan kesenjangan kualitas kehidupan masyarakat yang semakin tajam antara masyarakat perdesaan dan perkotaan yang di samping tidak sejalan dengan rasa keadilan juga akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dikemudian hari.

      Wilayah perdesaan yang merupakan bagian terbesar dari seluruh wilayah kabupaten merupakan barometer keberhasilan pembangunan, artinya pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan telah berhasil ditingkatkan.

    4. Dukungan Program-Program Pembangunan Lainnya secara Sinergis/ Terpadu

      Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan yang multi kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan yang oleh karena itu tidak dapat diatasi melalui pembangunan satu bidang atau sektor maupun program, melainkan harus didukung oleh berbagai bidang, program, dan kegiatan pembangunan secara simultan dan bersinergi. Di samping itu, adanya keterbatasan sumberdaya pembangunan terutama yang berupa dana mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan.

      Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan disamping diperlukan adanya ketepatan alokasi investasi pembangunan juga harus dihindari adanya overlapping, duplikasi, atau bahkan kontradiksi dalam pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan dalam satu bidang maupun antara bidang pembangunan. Sebaliknya dibutuhkan adanya keterpaduan dan sinergi antar kebijakan, program, dan kegiatan maupun antar bidang pembangunan.

Leave a Reply