Logo kotaperwira.com

PNS Non Pendidik dan Kesehatan di Purbalingga Masih Minim

Kendala Pengisian Sekdes Definitif

PURBALINGGA – Persoalan susahnya Pemkab Purbalingga mengalokasikan pegawai negeri sipil (PNS) sebagai sekretaris desa (Sekdes) bakal terus berlanjut. Pasalnya, tenaga PNS yang berasal dari non kependidikan maupun kesehatan masih minim.

“Saat ini, jumlah PNS paling banyak adalah tenaga pendidik dan kesehatan. Sementara, dalam aturan pengisian PNS diamanatkan tidak boleh diisi dari kedua jenis PNS itu. Sedangkan saat ada PNS lain, biasanya belum diijinkan pimpinannya, karena masih sangat dibutuhkan di satuannya,” jelas Kabag Tata Pemerintahan Setda Purbalingga, Imam Hadi, kemarin.

Imbasnya, pengisian sekdes definitif dari PNS aktif masih kesulitan. Hingga akhirnya, saat ini masih ada kekosongan sekitar 62 sekdes di sejumlah desa. Karena masih kosong, sekdes yang bukan PNS dan sudah mencapai usia 60 tahun harus berhenti juga masih dipercaya sebagai sekdes. “Padahal, itu melanggar aturan. Jika sudah 60 tahun harus diberhentikan dan digantikan,” tambahnya.

Guna mengisi kekosongan itu, ada juga desa yang menjadikan salah satu kaur menjadi penjabat sekdes. Meski sebenarnya, langkah itu masih kurang optimal dalam menjalankan tugas. Pihaknya sebenarnya sangat menyayangkan masih ada sekdes diatas usai 60 yang tetap bekerja. Namun saat ini belum sampai kepada penindakan, karena melihat kondisi saat ini. “Apalagi masih ada PNS yang sudah menjadi sekdes akhirnya kembali menjadi staf biasa, karena berbagai hal di desa,” tambahnya.

Seperti diketahui, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mensyaratkan, dalam mengisi kekosongan jabatan sekdes, harus diisi dari PNS. Di kabupaten Purbalingga pada awalnya mengangkat sekdes yang memenuhi kriteria menjadi PNS sebanyak 102 orang. Hingga tahun 2011 sudah berkurang dua orang pensiun.

Sejumlah desa mengaku cukup keteteran karena sampai saat ini belum memiliki sekdes definitif. Disisi lain, pekerjaan di pemerintahan desa terkait administrasi, data- data lainnya sangat banyak. Kekosongan sekdes juga berpengaruh pada molornya laporan pertanggungjawaban sejumlah dana program bantuan.

Tags: ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42