Logo kotaperwira.com

Penilik PLS di Purbalingga Desak Peningkatan Kesejahteraan

PURBALINGGA – Sedikitnya 14 orang Penilik pendidikan luar sekolah (PLS) di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah mendesak adanya peningkatan kesejahteraan. Mereka yang tergabung dalam Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Purbalingga menilai, tunjangan fungsional PNS sebagai penilik di Purbalingga dinilai paling rendah dibanding kabupaten tetangga lainnya.

Keinginan itu diungkapkan mereka saat Sosialisasi dan Bedah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 di Andrawina Convention Centre Owabong.

“Tunjangan fungsional penilik PLS di Purbalingga terendah di wilayah Eks Karesidenan Banyumas. Kami akan menempuh jalur resmi untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan itu,” ujar Rudiyanto SPd MSi, Ketua Panitia Sosialisasi.

Dirinya mencoba membandingkan, sebagai tenaga fungsional, penilik PLS di Purbalingga memerima tunjangan fungsional dari APBD sebesar Rp 125.000 perbulan. Sedangkan penilik PLS di Cilacap Rp 530.000, Banyumas Rp 383.000, dan Banjarnegara Rp 325.000 perbulan.

“Kami sadar kemampuan APBD setiap daerah berbeda. Tapi kami yakin APBD Purbalingga juga mampu memenuhi tuntutan para penilik PLS ini,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, kabupaten Purbalingga juga masih kekurangan tenaga PLS. Dari 18 kecamatan yang ada, masih ada 4 kecamatan yang belum memiliki tenaga penilik PLS. Masing- masing kecamatan Kutasari, Purbalingga, Bojongsari dan Mrebet.

Pihaknya juga sempat mengatakan jika tugas penilik PLS cukup berat. Apalagi menyangkut berbagai bidang dengan jam kerja yang tidak seperti PNS biasa yang pada pukul 14.00 bisa pulang.

“Saat bertugas dalam bidang program kesetaraan seperti program Kejar Paket A,B dan C, kami bisa melaksanakannya sampai malam. Pasalnya, mereka yang mengikuti program itu,merupakan karyawan yang pulang kerja dari pabrik rambut atau plasma pada sore hari. kami harus menyesuaikan peserta,” ungkapnya.

Bidang cakupan kerja penilik PLS juga cukup luas. Antara lain menyangkut Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesetaraan paket A, B, dan C, keaksaraan atau pemberantasan buta huruf. Ditambah lagi masih ada pembinaan kursus-kursus, pendidikan life skill dan pendidikan non formal serta informal.

Tags: ,
Source: JPNN
close(x)
Pasang Iklan