Logo kotaperwira.com

Penambangan Liar Sulit Dikendalikan

Pemkab Harus Konsisten

PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga dituntut lebih konsisten dalam menangani penambang liar yang beroperasi di daerah terlarang, bahkan pengawasan diminta rutin dilakukan dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Pemkab harus tegas melakukan tindakan dan pengawasan di lapangan, karena penambangan liar sulit dikendalikan,” kata Sekretaris Desa Penaruban, Kecamatan Kaligondang, Agus Waluyo, kemarin.

Dikatakan, penambangan liar sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Jumlahnya terus bertambah meski tidak signifikan. “Berdasarkan catatan kami, jumlah buruh tambang pasir dan batu tercatat 50 orang lebih. Dari jumlah itu 90 persen merupakan warga sini, lainnya warga desa tetangga.” Dikatakan, Pemdes telah berkali-kali melakukan pembinaan dan teguran kepada para penambang, namun hasilnya tidak optimal. Aktivitas pertambangan tetap berjalan sampai sekarang.

“Justru teguran yang kami lakukan sering direspon negatif oleh para penambang, karena menyangkut persoalan perut,” paparnya.

Pemdes, sambung dia, kehabisan akal untuk menangani persoalan tersebut. “Mereka menyatakan bersedia berhenti melakukan aktivitas penambangan asalkan diberi pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Itu sangat dilematis karena di satu sisi melanggar aturan, di sisi lain mereka butuh makan,” katanya.

Sulit Dihentikan

Kabid Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Heru Budi Hartono, mengatakan persoalan kegiatan pertambangan di Pubalingga di antaranya masih banyaknya penambangan tanpa izin yang sulit dihentikan dengan alasan sosialekonomi.

Bahkan, penambangan tanpa izin tersebut dilakukan di lokasi yang dilarang, seperti di tikungan luar sungai, di dekat jembatan, di dekat bangunan air (mantras dan bendungan).

“Penambangan menggunakan alat berat juga sering menimbulkan konflik sosial dengan lingkungan warga sekitar maupun penambang lokal,” katanya.

Meski demikian, sambung dia, dengan adanya Perda Perizinan dan Retribusi Pertambangan, DPU akan segera melakukan monitoring ke seluruh lokasi penambangan mineral batuan.

Ia menambahkan, untuk penambang yang kini berada di lokasi larangan, mereka akan diarahkan ke lokasi lain. Adapun penambang yang belum berizin akan diarahkan untuk mengajukan perizinan.

Sementara itu, sejumlah penambang yang ditemui di lokasi penambangan Sungai Klawing, mengatakan penambangan yang sudah dilakukan secara turun temurun dinilai tidak membahayakan lingkungan.

“Kami mencari pasir di pinggir sungai dengan cara manual. Alat yang digunakan hanya sekop. Pengambilan pasir juga paling dalam cuma 20 cm-30 cm, jadi tidak menimbulkan erosi,” ujar buruh penambang pasir, Dadung yang diamini penambang lain.

Dia menilai penambangan yang membahayakan lingkungan justru penambangan yang menggunakan alat berat, sebab pengerukan pasir dan batu sangat dalam.

“Kalau sungai banjir, wilayah pinggiran sungai dekat jembatan rusak. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan orang kecil yang selalu diusik,” katanya ketus.

Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko mengatakan persoalan bidang pertambangan menjadi salah satu dilema. Di satu disi pengolahan pasir dan batu diperlukan untuk pembangunan, namun di sisi lain menjadi ancaman bencana bagi masyarakat.

Kepala Satpol PP Satya Giri Podo mengemukakan, Pemkab perlu membentuk tim penegak perda terdiri atas lintas SKPD yang berfungsi untuk melakukan pengawasan di lapangan.(H60,H83-17,88)

Tags: ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42