Logo kotaperwira.com

Pemutaran Film tentang Bupati Purbalingga di Desa Kradenan

PURBALINGGA – Untuk kesekian kali, Nanki Nirmanto membuka telepon genggam yang disimpannya di saku celana jeans. “Diminta jangan lama-lama, kalau nggak, katanya acara mau dibubarkan,” katanya, lirih.

Kata-kata pemuda bertubuh gempal itu merujuk pada pesan singkat dari koordinator acara, Sugeng. Rabu (4/1) malam itu, ia menjadi moderator diskusi usai pemutaran film “Bupati (Tak Pernah) Ingkar Janji“.

Sugeng mengirim pesan singkat tersebut lantaran aparat yang berada di luar balai desa terus memperingatkan agar acara yang digelar di Balai Desa Kradenan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga itu segera dihentikan.

Malam itu, warga mendatangi balai desa hendak menikmati suguhan program “Kado buat Kota Tercinta” yang digagas CLC Purbalingga dan Komunitas Bocah Kradenan (Cakra). Kegiatan itu guna menyemarakkan HUT ke-181 Purbalingga.

Setelah diluncurkan akhir Desember 2011, pemutaran film mulai bergulir ke desa. Desa Kradenan menjadi pembuka roadshow. Selain diskusi, acara diisi dengan pentas musik, pembacaan cerita mini, dan pemutaran film.

Menurut seorang warga, Hartati, saat sesi diskusi, film dokumenter berdurasi 45 menit tersebut tidak membosankan. Film itu mengupas sejumlah persoalan di tengah masyarakat.

“Seperti melihat berita di televisi setiap hari. Menyuguhkan masalah yang tidak pernah terselesaikan. Tapi tidak membosankan, mungkin karena di film ini semua terjadi di daerah sendiri,” kata dia.

Sementara itu, pengurus karang taruna setempat, Istiqomah ngudarasa soal peliknya hidup sebagai guru wiyata bakti. Kata dia, selama ini, gaji sebagai guru honorer sangat jauh dari upah minimum kabupaten (UMK).

“Tidak hanya buruh pabrik di Purbalingga, guru honorer pun gajinya sangat memprihatinkan. Bayangkan, sebulan cuma Rp 100.000 hingga Rp 200.000,” ungkap Istiqomah.

Dikawal Ketat

Diskusi malam itu juga mengungkap banyak anak putus sekolah serta kurang kasih sayang. Anak-anak yang kurang kasih sayang itu terjadi karena ditinggal ibu bekerja di pabrik seharian. Mereka cenderung menjelma menjadi anak nakal.

Nanki Nirmanto, yang juga jadi manajer program CLC, kembali mengatakan, bahwa semua keluhan masyarakat tersebut bukan untuk segera diselesaikan. Sebab, kewenangan seniman bukan untuk menyelesaikannya.

Direktur CLC, Bowo Leksono menambahkan, diskusi tentang kondisi di Purbalingga adalah hal yang lumrah di negeri yang menganut demokrasi. Apalagi, kata dia, Dewan tampak lebih sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri.

“Ini tidak menjelek-jelekan, tapi semua itu memang harus disampaikan. Kalau tidak, nanti malah bisa menjadi bom waktu,” tandas Bowo, yang menjadi narasumber diskusi.

Tags: , , ,  , yel-yel sekolahgaji wiyata baktipurbalinggaWanalaya purbalingga daerah pesugihan
Source: Suara Merdeka

Leave a Reply

close(x)
Pasang Iklan