Logo kotaperwira.com

Pemkab Purbalingga Akui Belum Mampu Atasi Kemiskinan

Purbalingga – Jumlah penduduk miskin di kabupaten Purbalingga menurut data sensus ekonomi nasional (Susenas), pada tahun 2009 terdapat 205.010 warga miskin atau 24,97 persen dari penduduk Purbalingga. Diantara jumlah itu terdapat 8.969 penyandang cacat dimana 5.499 diantaranya adalah orang miskin cacat. Pada tahun yang sama pemkab Purbalingga telah memberikan pelayanan bantuan bagi 707 penyandang cacat terdiri dari 163 penyandang cacat anak-anak dan 544 penyandang cacat dewasa.

“Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah belum mampu mengentaskan mereka dari kemiskinan. Karenanya dibutuhkan kepedulian komponen masyarakat yang berkemampuan untuk membantu,” kata Wakil Bupati Purbalingga Drs H Sukento Rido Marhanedrianto MM pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kabupaten Purbalingga di Ruang Rapat Ardi lawet Setda, Senin (9/5)

Rakor yang diadakan sebagai tindak lanjut rakor bulan Oktober dan Desember 2010, diikuti dinas/instansi terkait, lembaga sosial kemasyarkatan dan para pengusaha di Purbalingga. Harapanya pada rakor itu bisa disepakati terbentuknya lembaga yang akan mengurusi permasalahan penanganan kemiskinan.

Ia menyatakan dirinya telah berupaya menghubungi perbankan di Purbalingga untuk bisa membantu program tersebut. Kebanyakan dari mereka berkomitmen untuk memberikan bantuan baik berupa beasiswa, alat bantu kesehatan maupun bantuan untuk penyandang cacat.

Dalam sesi sumbang saran, justru mengemuka upaya penanganan kemiskinan melalui penguatan potensi zakat, infak, sodaqoh yang dikelola Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) kabupaten Purbalingga.

Ketua Forum Ukuwah Islamiyah Al Munawaroh Drs H Munir menghendaki adanya contoh kongkrit dari para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kabupaten Purbalingga. Menurutnya dari jajaran PNS belum sepenuhnya menyalurkan zakat, infak, sodaqoh melalui Bazda.

“Kalau potensi zakat dapat dimaksimalkan tentu peran Bazda dalam membantu pemerintah menangani warga duafa makin tinggi. Potensinya besar tetapi belum ditangani maksimal,” katanya.

Ia juga menyoroti Raperda Zakat yang masih belum dapat dibahas dewan. Padahal Raperda ini telah diminta Bazda untuk diusulkan sejak 2005. Adanya perda zakat dapat menjadi paying hukum bagi Bazda dalam menghimpun zakat.

Sementara itu Drs H Sukarno Prasojo dari Bazda Purbalingga mengemukakan, selama ini pihaknya telah meluncurkan banyak program bantuan untuk warga miskin (duafa). Ia memberi contoh, program terbaru Bazda berupa Layanan Mobil Duafa untuk sarana transportasi warga miskin yang akan berobat kerumah sakit. Dalam kurun waktu empat bulan terakhir (2011) Layanan Mobil Duafa telah digunakan sebanyak 100 kali antar jemput.

“Layanan ini diberikan gratis bagi warga miskin yang membutuhkan bantuan transportasi ke layanan kesehatan. Dan Alhamdulillah tahun ini telah dimanfaatkan oleh 62 warga duafa,” katanya.

Dirinya juga menagih janji kepada dewan dan pemkab sejauh mana raperda zakat dibahas.

Salah seorang anggota DPRD Karsono yang diundang sebagai tokoh masyarakat menyarankan eksekutif untuk kembali mengusulkan raperda zakat kepada dewan. Menurutnya bila melalui raperda inisiatif, akan terhambat nuansa politis yang tinggi. Tahun ini Balegda hanya mengusulkan empat raperda prakarsa yakni mengenai pendidikan, nama jalan, pengelolaan owabong dan aset daerah.

Dari diskusi yang berkembang, akhirnya wabup membentuk komunitas bagi orang-orang yang berkomitmen menanggulangi kemiskinan di Purbalingga. Wabup juga menunjuk Drs H Munir untuk memimpin komunitas itu.

“Komunitas ini nantinya akan menentukan apakah perlu dibentuk lembaga baru berupa yayasan atau hanya sekedar badan koordinasi penanggulangan kemiskinan,” tandas Wabup.

Purbalinggakab

Tags: , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42