Logo kotaperwira.com

Pemkab Menuai Banyak Kritik, Rakyat Merasa Dicederai

PURBALINGGA – Semenjak perayaan HUT Ke-181 Kabupaten Purbalingga akhir tahun lalu, Pemkab menuai banyak kritik. Beberapa kalangan beranggapan Pemkab telah mencederai kepercayaan rakyat. Sejumlah gerakan di level masyarakat bermunculan menyoroti kinerja bupati dan wakil bupati. Dari sekadar nggerendengi sampai mempertanyakan kapabilitas kepemimpinan keduanya, bahkan sampai muncul isu pecah kongsi di antara keduanya.

Cinema Lovers Community (CLC) Purbalingga menagih janji politik Heru Sudjatmoko (bupati) dan Sukento Rido (wakil) melalui film dokumenter berjudul “Bupati (Tak Pernah) Ingkar Janji“. Film dirilis beberapa hari selepas HUT Kota Perwira, kemarin.

“Kami membuat film ini tidak hanya untuk dinikmati, tapi juga karena melihat film bisa menjadi media kritik,” tutur Direktur CLC Purbalingga, Bowo Leksono, disela-sela Festival Film Purbalingga (FFP) di Hotel Kencana Purbalingga, medio pekan lalu.

Perihal kasus dugaan korupsi yang ironisnya justru menyergap beberapa SKPD dan BUMD, juga diingatkan Forum Warga Purbalingga Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (FWPB KKN), awal pekan lalu.

Adanya kebijakan-kebijakan yang tak merampungkan masalah, tapi justru memicu masalah baru, misalnya terkait Pasar Segamas juga dipandang sebagai bentuk tercederainya kepercayaan publik.

Orientasi Kebijakan

Menurut Ketua Forum Revolusi Putih (Resi), Sukhedi, tindakan pemerintah yang tidak prorakyat tersebut karena orientasi kebijakan hanya berdasarkan kepentingan kelompok atau pribadi.

“Jadi kalau dulu kebijakan dibuat berprinsip akal-akalan, sekarang malah asal-asalan. Karena itu produk kebijakan sekarang lebih parah,” tutur Sukhedi.

Dia mengatakan, persoalan yang mendera pemerintahan di Kota Perwira tersebut terjadi lantaran nilai-nilai luruh Pancasila juga tidak sungguh-sungguh diilhami oleh pemangku kebijakan.

Tak dihargainya kritik ialah contoh lain dari lunturnya pemahanan atas Pancasila, selain permasalahan tentang janji pilkada dan KKN. “Seharusnya (kritik) ini dipahami, jangan disepelekan.”

Seperti diketahui, Bupati Purbalingga Heru Sudjatmoko sempat mempertimbangkan untuk melaporkan Direktur CLC Bowo leksono lantaran dinilai mencemarkan nama baiknya. Namun, rencana itu urung dilaksanakan.

Forum Resi merupakan pendatang baru yang muncul ke permukaan. Sebelumnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) terlebih dulu secara bergiliran mengkritisi kinerja Pemkab dari berbagai aspek.

Dalam analisa Direktur Institut Negeri Perwira, Indaru Setyo Nurprojo, maraknya gerakan civil society menjadi pertanda yang baik bagi demokratisasi. Selama kepemimpinan Triyono Budi Sasongko (TBS), muncul oligarki politik yang terkondisikan dengan baik.

Karenanya, bersamaan perguliran tampuk kepemimpinan yang berimbas pada perubahan gaya kepemimpinan, muncul berbagai elemen yang mengkritisi Pemkab dengan memainkan berbagai isu yang ada di publik. Di sini ada kultur baru yang coba dibangun.

Juru bicara Jong Pebege, Indra Cipto Wibawanto, berpendapat bahwa munculnya gerakan di masyarakat, sekaligus seabreknya kritikan hanya bentuk pengawasan terhadap Pemkab. Kata dia, wujud cinta dalam bentuk yang agak berbeda.

Tags: , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42