Logo kotaperwira.com

Pembangunan Kawasan Industri di Purbalingga Masih Jauh dari Realisasi

PURBALINGGA – Pembangunan kawasan industri di Purbalingga yang diwacanakan sejak pemerintahan Bupati Triyono Budi Sasongko, 2006 silam hingga saat ini masih jauh dari realisasi. Anggaran yang besar disebut-sebut sebagai penyebab utama.

Kabag Perekonomian Setda Purbalingga, Mukodam menjelaskan, kawasan industri merupakan area tertentu yang dikuasai pemerintah atau swasta dengan penyediaan infrastruktur untuk dijadikan lokasi khusus industri. Petak-petak kapling tersebut lalu ditawarkan pada investor.

“Untuk mewujudkannya, lahan kosong itu harus dikuasai dulu. Untuk menguasainya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Triliunan rupiah. Pemkab Purbalingga belum mampu,” katanya, Kamis (27/9).

Dia mengatakan, dulu ada calon investor yang mencari lahan yang mudah diakses untuk dijadikan zona industri. Namun oleh pemerintah, lahan itu merupakan tanah persawahan. Ketika ditawarkan lahan yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), investor itu menolak.

“Apakah daya beli investor itu kurang, kami tidak tahu. Alasannya harganya yang terlalu mahal karena tanah itu masih dikuasai oleh masyarakat,” katanya.

Lahan Masih Dikuasai Masyarakat

Berdasarkan RTRW, ada tujuh desa/kelurahan di tiga kecamatan yang diperuntukan zona industri. Namun lahan itu masih dikuasai masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Purbalingga, Agus Winarno mengatakan sudah ada rencana pengembangan kawasan industri. Para investor yang akan mendirikan pabrik baru, diarahkan untuk membangun di lokasi yang masuk dalam zona industri.

“Memang masih bersifat zonasi. Kami melalui KPMPT (Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu-Red) diarahkan ke sana,” katanya.

Menurut dia, para investor yang akan menanamkan modal melihat beberapa faktor. Antara lain kebijakan dari Pemda, kondisi perburuhan, kesiapan tenaga kerja, keamanan, dan infrastruktur termasuk aksesibilitas.

Untuk membuat kawasan industri, paling tidak ada dua cara yakni dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Jika oleh pemerintah, maka Pemkab yang mempersiapkan kebijakan, bangunan, dan infrastruktur.

“Jika ada investor masuk, pemerintah tinggal memaksa investor itu untuk menempati kawasan tersebut. Hal ini tak jauh beda jika pihak swasta yang membangun kawasan industri tersebut,” katanya.

Pembangunan kawasan industri, bertujuan untuk mengendalikan dampak lingkungan serta melokalisasi dampak industri terhadap psikologi dan kesehatan masyarakat.

Kepala (KPMPT) Purbalingga, Sidik Purwanto mengatakan, dengan adanya kawasan industri, memang akan mempermudah dalam soal perizinan yakni izin kawasan. Namun untuk membuat kawasan industri di Purbalingga dalam dekat ini tidak mungkin. Pasalnya hal itu membutuhkan kesiapan dana yang besar.

“Pemerintah harus membebaskan lahan, mempersiapkan infrastruktur, prasarana lain seperti akses jalan, listrik, air, dan AMDAL,” katanya.

Saat ini pihaknya sudah mengarahkan para investor untuk membangun pabrik di beberapa titik dalam zona industri. Hal itu sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK).

“Saat ini masih zona industri, kalau kawasan belum. Memang untuk membuat kawasan industri perlu biaya tinggi,” imbuhnya.

Tags: , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42