Logo kotaperwira.com

Pembahasan Raperda Pengeloaan dan Perizinan Pertambangan Daerah

Data Nilai Kekayaan Tambang Nihil

PURBALINGGA – Pemkab Purbalingga sampai saat ini belum memiliki data resmi terkait volume dan nilai semua jenis potensi tambang. Saat ini baru ada peta pertambangan dan jenis-jenis tambang yang ada.

Fakta tersebut terungkap dalam jawaban bupati atas pandangan umum fraksi terhadap delapan buah Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (10/5).

Salah satunya Raperda Pengeloaan dan Perizinan Pertambangan Daerah di Kabupaten Purbalingga. Bupati Purbalingga, Heru Sudjatmoko mengatakan, sampai saat ini besaran nilai dan volume belum mempunyai data secara pasti.

“Untuk jenis potensi tambang memang ada. Masing-masing mineral andesit, batu gamping, batu lempung, batu pasir, lempung, tras, Sirtu dan Kalsit. Tambang itu tersebar di sejumlah wilayah dan kebanyakan sudah dimanfaatkan masyarakat,” jelas bupati.

Semua bahan tambang itu masuk dalam peta potensi tambang dan mineral. Dalam Raperda itu juga disebutkan sanksi tegas bagi pengelola tambang mineral sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ada sanksi administratif dan sanksi pidana.

Bupati mengatakan, sanksi itu bisa kepada dicabutnya perizinan oleh petugas yang berwenang. Pemkab juga memiliki Tim kabupaten untuk menangani perizinan awal atau pengajuan perizinan. Biasanya gabungan dari berbagai instansi terkait.

Sementara itu Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Purbalingga, Heru Budi H MSi mengatakan, saat ini memang baru sebatas pemetaan wilayah pertambangan. Dia masih intensif mewujudkan regulasi berupa peraturan daerah.

Dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan masih terlalu luas mengatur teknis pertambangan. Lalu dalam PP 22 dan 23 tahun 2010 juga masih belum terlalu teknis. Sedangkan dalam raperda itu diatur secara detail mengenai luasan dan material, serta hak dan kewajiban penambang.

“Selama ini kita hanya mengatur dan mengendalikan agar dampak negatif penambangan bisa minimal. Adanya payung hukum itu membuat kita lebih jelas kedudukan dan tindakan pengawasannya,” tambahnya.

Tags: , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42