Logo kotaperwira.com

Pejabat Pelosok Keluhkan Kesiapan SPBU Pertamax

Terkait Kebijakan Penggunaan BBM Non Subsidi

PURBALINGGA – Penerapan kebijakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis pertamax per 1 Agustus kemarin masih menuai sejumlah persoalan atau kendala di lapangan. Sejumlah pejabat yang bertugas di wilayah pelosok kelimpungan dalam mencari petramax. Mereka harus mencari Pertamax hingga ke kota.

Hal ini menjadi persoalan. Pasalnya, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh lebih dari 30 kilometer. Kondisi ini dinilai justru akan membuat bahan bakar terbuang di jalan setelah selesai mengisi petramax. Perlu diketahui, di Purbalingga hanya ada 3 SPBU yang menyediakan Pertamax.

SPBU yang menyediakan Pertamax di Purbalingga

SPBU Pertamax yang ada di Purbalingga

Keluhan sejumlah pejabat itu disampaikan kepada Kabag Perekonomian Setda Purbalingga, Mukodam. Ia mengakui masih adanya persoalan di lapangan, terutama di wilayah kecamatan pelosok. Seperti Karangreja dan Karangjambu yang harus menempuh sampai 40 kilometer untuk mengisi Pertamax.

“Selain tidak efisien waktu, BBM jenis Pertamax yang dibeli justru akan sangat berkurang di perjalanan. Keluhan juga disampaikan kendaraan dinas roda dua dipelosok. Ditambah kondisi sepeda motor sudah tua dan boros bahan bakar,” katanya, Selasa (7/8).

Hanya 3 SPBU Sedia Petramax

Lebih lanjut dikatakan, dari 10 SPBU yang ada di Purbalingga, hanya 3 yang menyediakan BBM non subsidi jenis pertamax. Masing-masing milik Sambas (di Kalimanah Wetan), SPBU Hardin Asrikin (di Mayjen Sungkono) dan SPBU Puji Lestari (di jalan lingkar barat Purbalingga). Meski saat ini sedang dipersiapkan satu lagi SPBU lagi di Kecamatan Kaligondang yang baru untuk melayani pertamax.

“Kami sudah kordinasi dengan PT Pertamina agar dispenser pertamax pada SPBU-SPBU ditambah. Selain itu volumenya ditambah agar bisa lebih mencukupi. Meski kondisinya saat ini seperti itu, stok pertamax tetap aman sampai usai lebaran,” paparnya.

Ia juga menegaskan para PNS pemegang kendaraan dinas harus bisa menjaga citra PNS. Yaitu tidak menyalahi aturan dengan memaksa pengisian non pertamax pada kendaraan dinasnya. Mereka diminta mematuhi aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

“Saat ini merupakan era transparansi publik. Jika citra di media massa sudah jelek, maka susah mengembalikannya. Masyarakat juga sudah kritis. Jangan main-main,” tegasnya.

Sementara itu dikesempatan terpisah beberapa waktu lalu, Bupati Drs Heru Sudjatmoko mengakui penerapan kebijakan penggunaan BBM non subsidi ini masih perlu pengawasan. Ia mengatakan, belum turunnya stiker juga berpotensi memunculkan pelanggaran. Para sopir juga harus diawasi dan para pimpinan SKPD sudah diberikan sosialisasi untuk diteruskan ke jajarannya.

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42