Logo kotaperwira.com

Pedagang Pasar Segamas Turunkan Retribusi Sepihak

Kota – Sebagian besar pedagang di Pasar Segamas melakukan aksi boikot pembayaran retribusi mulai Selasa (15/2) kemarin. Mereka hanya membayar retribusi sebesar Rp 200/m2. Aksi ini dilakukan akibat tidak ada jawaban dari Bupati Purbalingga atas sejumlah rekomendasi yang disampaikan Himpunan Pedagang Pasar Segamas (Himppas) pada tanggal 8 Februari yang lalu.

“Secara serempak mulai 15 Februari, pedagang hanya akan membayar retribusi Rp 200/m2. Himppas sudah membagikan surat edaran kepada para pedagang,” tutur Sekretaris Himppas, Siswadi, M. Ag. Sejumlah pedagang di Pasar Segamas mengakui, tarif retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersebut masih dinilai memberatkan. Pasalnya, sejak pindah ke Pasar Segamas, pengunjung atau pembeli masih sepi. Apalagi, para pedagang yang berada di Blok A, B, D dan F.

“Biasanya saya membayar sekitar Rp 7000 sehari. Tadi pagi saya hanya membayar Rp 3600 saja. Sebagian besar pedagang juga hanya membayar Rp 200/M2,” tandas Ny Bachrun, pedagang Blok B Pasar Segamas.

Sejumlah pedagang lainnya mengaku setuju dengan penurunan tarif itu. Karena itu, mereka mengikuti surat edaran Himppas yang diterima pada Selasa pagi itu. “Kami sebenarnya bingung dengan edaran itu. Tapi kami setuju saja karena itu meringankan beban pedagang,” tambah Teguh.

Disela-sela sarasehan pedagang Minggu malam sebelumnya, pengurus Himppas menyampaikan catatan kecilnya tentang persoalan Segamas. Menurut Himppas, sepinya Pasar Segamas diakibatkan faktor internal dan eksternal pasar. Faktor internal diantaranya adalah manajemen Segamas yang masih amburadul, belum dibangunnya auning Blok F, sistem keamanan yang belum maksimal, adannya beban hutang pedagang, minimnya modal pedagang, belum ada daya tarik spesifik di Segamas, rendahnya kualitas bangunan dan buruknya desain pasar serta akses jalan dalam pasar yang kurang memadai.

Faktor eksternal diantaranya adalah tidak adanya alokasi khusus dari pemerintah untuk meramaikan Segamas, pemberlakuan retribusi yang kurang tepat, menjamurnya pasar kecil dan maraknya pendirian minimarket, kurangnya pembinaan pemerintah kepada pedagang melalui training, workshop, sarasehan dan lainnya serta minimnya jejaring antar dinas.

Sumber : Radar Banyumas

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42