Logo kotaperwira.com

Masyarakat Berhak Menuntut SKPD Yang Tak Terapkan SPM

Purbalingga – Masyarakat berhak menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat. Pemkab berkewajiban mempublikasikan SPM yang berhak diterima masyarakat melalui berbagai media.

“Karena itu, pimpinan masing-masing SKPD harus memahami betul SPM yang telah disusun pemerintah pusat. Itulah sebabnya, mereka harus mengikuti sosialisasi,” jelas Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Purbalingga, Drs Muh Nurhadi MM didampingi Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Eni Sosiatman SSos, di sela-sela Sosialisasi Penerapan SPM di ruang Ardi Lawet Setda, Kamis (6/10).

Sosialisasi Penerapan SPM

Nurhadi menambahkan, sebanyak 30 Pejabat Eselon II hingga IV dari 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Purbalingga telah mengikuti Sosialisasi Penerapan SPM. Tindak lanjut kegiatan ini, masing-masing SKPD diminta menerapkan SPM dan menyusun target pencapaian SPM.

“Sebagai contoh, tahun 2013 semua penduduk harus memiliki E-KTP. SKPD terkait harus memiliki target pencapaian SPM setiap tahunnya agar target tahun 2013 itu tercapai,” imbuhnya.

Target pencapaian disarankan kuantitatif dalam bentuk prosentase dan nominalnya per tahun. Penentuan target kuantitatif ini harus disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan sejenisnya.

“Jadi tidak asal menentukan berapa nominalnya dan prosentasenya. Tapi harus dikaitkan dengan rencana-rencana terkait kegiatan dan anggarannya,” jelasnya lagi.

Penyempurnaan Sebelumnya

Penyusunan target tahunan sebenarnya telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota selama ini. Hanya saja, dengan penerapan SPM yang telah ditentukan pemerintah pusat, target pencapaian menjadi lebih sempurna, sistematis, terarah dan seragam di seluruh Indonesia.

Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Otda dan Kerjasama Setda Provinsi Jateng Drs Mukhammad Aris MM mengatakan SPM mencakup pelayanan dasar. Untuk Pemerintah Provinsi, pelayanan dasar meliputi 7 bidang, seperti perumahan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketahanan pangan dan kesenian.

“Kalau Pemkab atau Pemkot lebih banyak, mencakup 13 bidang, yaitu 7 bidang yang sama seperti pemerintah provinsi ditambah bidang pemerintahan dalam negeri, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dasar, pekerjaan umum dan penataan ruang serta kominfo,” jelasnya.

Dari susunan target pencapaian dalam menerapkan SPM 13 bidang itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus betul-betul bekerja keras memberikan bagaimana pelayanan minimal itu. Jika sampai Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mampu menerapkan SPM, dapat meminta bantuan Pemerintah Pusat.

“Tapi pada umumnya pimpinan daerah baik itu bupati maupun walikota akan berusaha keras mencapainya, karena konsekuensinya berat,” ujarnya tanpa menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud konsekuensi yang berat itu.

Tags: , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42