Logo kotaperwira.com

KPID Gelar Evaluasi Izin Penyiaran Radio

SemarangKomisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menggelar evaluasi dengar pendapat (EDP) di empat kota/kabupaten. Kegiatan yang melibatkan 12 lembaga penyiaran radio tersebut berlangsung di Magelang, Purbalingga, Cilacap dan Wonogiri. Evaluasi tersebut dilaksanakan dalam rangka seleksi proses permohonan perizinan berkaitan dengan penyiaran radio.

Anggota Bidang Perizinan KPID Jateng, Farhan Hilmie mengatakan, EDP merupakan salah satu bahan pertimbangan penilaian dalam menentukan rekomendasi kelayakan siaran lembaga penyiaran radio. Selain tujuh komisioner KPID, evaluasi ini juga menghadirkan lima unsur dari akademisi, tokoh agama, masyarakat, pegawai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) setempat, serta Balai Monitoring (Balmon) Kelas II Semarang.

Menurut Farhan, kelima unsur itu hadir dalam kapasitas sebagai narasumber yang memberikan masukan dan harapan terhadap keberadaan lembaga penyiaran radio. “Masukan masyarakat ini sangat penting untuk diperhatikan para pemohon perizinan lembaga penyiaran. Sebab, jika lembaga penyiaran lolos dalam proses perizinan akan bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat,” katanya, Rabu (15/6).

Beberapa lembaga penyiaran yang mengajukan permohonan perizinan dan menjalani proses EDP itu adalah Radio Fastabiq Magelang, SSS Magelang, Musvia Magelang, SBS Purbalingga, Kaisar Langit Cilacap, Chandra Purnama dan Gajah Mungkur Sarana Manunggaling Kawulo Mudo Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan 7-14 Juni 2011 lalu.

Dari hasil evaluasi di Magelang, KPID memberikan evaluasi dan catatan mendasar terhadap dua pemohon perizinan lembaga penyiaran. Menurut dia, catatan ini berkaitan dengan keseriusan dalam membuat proposal pengajuan izin, khususnya dari aspek studi kelayakan, administratif dan konsistensi program. Pemohon perizinan di Purbalingga juga diingatkan supaya tidak mempergunakan radio sebagai alat untuk kepentingan kelompok tertentu dan mempertajam perbedaan pemahaman agama.

Di Cilacap, KPID memberikan evaluasi supaya unsur hiburan jangan terlalu mendominasi. Namun, harus ada perimbangan prosentase antara hiburan, agama dan pendidikan. Sementara dalam EDP di Wonogiri, pemohon diminta menjaga konsistensi program acara yang ideal. Di mana pendidikan dan agama mendapatkan porsi 40 persen dalam program acara radio, sisanya iklan layanan masyarakat, komersial maupun hiburan.

Tags: , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42