Logo kotaperwira.com

Ketua Golkar Purbalingga Divonis Penjara 1 Tahun Terkait Dugaan Korupsi

Batang – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Sudono ST, dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalaninya. Dalam sidang kemarin, dia dinyatakan terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.

Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, Jumat (25/3), yang diketuai Indirawati SH dan dibantu dua anggota Widyatinsri KY SH MH serta Endang Lestari SH. Vonis dibacakan di hadapan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dan Tim Penasehat Hukum Terdakwa (TPH Sudono), serta masyarakat yang menyaksikan jalannya sidang.

Disamping itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Direktur PT Wira Remaja Purbalingga itu, berupa denda sebesar Rp 50 juta. Dengan catatan, manakala yang bersangkutan tidak sanggup membayar denda tersebut, maka harus menjalani kurungan pengganti selama satu bulan.

Sudono dinyatakan terbukti melanggar dakwaan subsidair, Pasal melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)b, (2) dan (3) UU nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. “Terdakwa terbukti melakukan tidak pidana korupsi secara bersama-sama,” vonis Majelis Hakim.

Majelis Hakim sendiri membacakan amar putusan setebal sekitar 200 halaman yang dibaca secara bergantian. Sidang sendiri berlangsung sekitar selama hampir tiga jam lebih, yakni dimulai pukul 10.30 WIB dan baru berakhir pukul 14.00 WIB.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menilai bahwa pekerjaan normalisasi bronjong Kali Belo Bendung Bandung Desa Boja Tersono, terdapat penyimpangan. Dimana hasil dari pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dimana terdapat beberapa bagian bronjong yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, membuat negara, dalam hal ini Pemkab Batang mengalami kerugian hingga Rp 77 juta. Proyek normalisasi bronjong Kali Belo sendiri menelan biaya sekitar Rp 1,57 miliar pada tahun anggaran 2009.

Dalam pelaksanaan proyeknya, perusahaan kontruksi milik Sudono tidak turun langsung. Akan tetapi mempercayakan pengerjaan tersebut kepada Kristiyono, yang juga dijadikan sebagai terdakwa.

Dimana dalam pengerjaannya juga melibatkan HM Arif Taufiqullah, seorang anggota DPRD Kabupaten Kendal. Dari situlah, Majelis Hakim menilai bahwa ketidaksesuaian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kristiyono, juga menjadi tanggung jawab dari terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam kasus ini.

Maka dari itu Majelis Hakim menolak pledoi Penasehat Hukum terdakwa dan menyatakannya bersalah. “Akibat perbuatannya terjadi kerugian negara Rp 77 juta. Dimana terdakwa menerima keuntungan Rp 35 juta,” tegas Majelis Hakim dalam putusannya.

Menanggapi atas putusan tersebut, baik Tim JPU maupun TPH Sudono, meminta kepada Majelis Hakim untuk berpikir sebelum memutuskan akan mengajukan upaya hukum lanjutan atau tidak. Majelis Hakim sendiri memberikan waktu kepada kedua belah pihak selama tujuh hari untuk membuat keputusan.

Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Tim JPU. Pada sidang Kamis (3/3) lalu, Tim JPU menuntut agar Sudono dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Tim JPU juga menuntut dijatuhkannya hukuman denda sebesar Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Sumber : Radar Pekalongan

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42