Logo kotaperwira.com

Kejari Purbalingga Tangani Lima Kasus Korupsi Selama 2011

PURBALINGGA – Sepanjang tahun 2011, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purbalingga menangani lima kasus kasus korupsi. Dugaan korupsi itu dinilai merugikan negara lebih dari Rp 843 juta. Hal itu dijelaskan oleh Kasi Intel Kejari Purbalingga, Juwari SH dalam acara Public Hearing antara Kepala Kejaksaan (Kajari) Purbalingga, Siti Ratna SH dan jajarannya dengan perwakilan LSM se-Purbalingga di ruang rapat Kejari, Kemarin (21/12).

Dia menjelaskan, kelima kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Purbalingga adalah dua kasus dugaan korupsi di BPR BKK Karanganyar, yakni PT JKM dan Simpan Pinjam PT Pos. “Selain itu, dugaan kasus korupsi Simpang Pinjam Perempuan PNPM Mandiri di Karangreja, Jamkesmas di Puskesmas Karangreja dan Pengadaan Pipa PNPM Mandiri di Desa Tlahab Lor,” jelasnya.

Dua kasus di BPR BKK Karanganyar diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 600 juta. PNPM Mandiri di Karangreja diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 400 juta, Jamksesmas Puskesmas Karangreja diduga merugikan keuangan negara Rp 80 juta dan pengadaan pipa PNPM Mandiri di Tlahab Lor merugikan keuangan negara Rp 25 juta.

Kelima kasus dugaan korupsi itu sedang diproses di Keraji Purbalingga. Sebelumnya, Kejari Purbalingga juga menangani kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi PDAM Purbalingga.

“Kasus tersebut (pipanisasi PDAM,red) kami hentikan sementara, karena tidak ditemukan adanya kerugian negara. Akan tetapi, kasus tersebut bisa kami buka kembali sewaktu-waktu jika ada bukti baru yang kuat,” imbuh Kejari Purbalingga, Siti Ratna SH.

Selain itu, selama 2011, Kejari Purbalingga juga berhasil mengeksekusi enam tersangka korupsi. Kejari Purbalingga sudah memasukkan dua tersangka dalam daftar pencarian orang (DPO), kedua orang tersebut melarikan diri saat dilakukan penyidikan oleh Kejari, terkait dugaan karus korupsi yang dituduhkan kepada mereka.

Kajari juga mengungkapkan, siap menindaklajuti laporan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi. “Silahkan jika ada bukti yang akurat, sekitar 40 persen saja, pasti akan kami tindak lanjuti,” tandasnya.

Sementara itu, koordinator LSM se Purbalingga, Indaru Setyo Nurprojo mengatakan, public hearing tersebut digelar untuk mengetahui kebijakan pemberantasan korupsi di Purbalingga. Serta meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat.

Diharapkan dari hasil public hearing tersebut, akan tercipta pemahaman tentang kebijakan tindak korupsi di Purbalingga, ada refleksi antar pihak dalam penanganan tindak korupsi di Purbalingga. Ada informasi update yang dapat diinformasikan bagi para pihak tentang tindak korupsi di Purbalingga, serta adanya catatan bersama untuk perbaikan dalam penanganan tindak korupsi di Purbalingga.

Dalam kesempatan itu, perwakilan LSM juga menanyakan beberapa kasus dugaan korupsi besar di Kabupaten Purbalingga, yang hingga kini belum tersentuh hukum. Diantaranya adalah dugaan kasus korupsi di Pasar Segamas Purbalingga dan Puspahastama.

Dalam kesempatan itu, Kajari mengungkapkan kasus-kasus yang ditanyakan itu belum tersentuh oleh Kejari Purbalingga, karena belum ada cukup bukti untuk melakukan penyidikan.(tya)

Dugaan Kasus Korupsi yang Ditangai Kejaksaan Negeri Purbalingga

  1. BPR BKK Karanganyar – PT JKM
  2. BPR BKK Karanganyar – Simpan Pinjam PT Pos
  3. Simpan Pinjam Perempuan PNPM Kecamatan Karangreja
  4. Jamkesmas Puskesmas Karanganyar
  5. Pengadaan Pipa PNPM Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja

*) Sumber Kejari Kabupaten Purbalingga

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42