Logo kotaperwira.com

Jaminan Persalinan (Jampersal) Dikhawatirkan Ancam Program JPKM

Purbalingga – Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digagas Pemerintah Pusat untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, dikhawatirkan dapat menurunkan peminat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Sebab, Jampersal bisa memberikan pelayanan cuma-cuma bagi ibu melahirkan lengkap dengan pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan.

“Kalau JPKM itu hanya memberikan diskon senilai Rp 90 ribu, nah kalau Jampersal itu senilai Rp 450 ribu dan pasien tidak boleh diminta iuran apapun. Sangat manusiawi jika pada akhirnya masyarakat memilih untuk tidak ikut jaminan apapun biar bisa diikutkan jampersal,” jelas Kepala Puskesmas Kutawis, dr Candra saat sesi tanya jawab dalam Sosialisasi Jampersal di Aula Dinas Kesehatan Purbalingga, Kamis (12/5).

Namun, secara terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono MPPM mengaku tidak khawatir peminat JPKM akan turun dengan adanya Jampersal. Sebab, kata dia, layanan Jampersal hanya sebatas pelayanan persalinan sedangkan JPKM mampu mencakup seluruh layanan kesehatan dan untuk seluruh anggota keluarga.

“Persoalan kesehatan kan tidak hanya persalinan saja. Sangat riskan kalau ada keluarga yang demi bisa menikmati Jampersal lalu dia memilih tidak ikut JPKM. Bagaimana kalau anggota keluarga lainnya sakit?” jelasnya.

Seperti diketaui, Pemerintah Pusat membuat program Jampersal mengingat Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya. Menurut data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, AKI 228 per 100.000 kelahiran hidup, AKB 34 per 1000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatus (AKN) 19 per 1000 kelahiran hidup.

“Upaya penurunan AKI harus difokuskan pada penyebab langsung kematian ibu, yang terjadi 90% pada saat persalinan,” jelas Kabid Gizi dan Kesehatan Keluarga drg Sodikin, saat menjadi pemateri dalam sosialisasi yang diikuti para bidan, dokter, perwakilan kecamatan dan SKPD di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Menurut Sodikin, kasus kematian ibu segera setelah persalinan juga banyak, meliputi perdarahan 28%, eklamsia (24%, infeksi 11%, komplikasi puerperium 8%, partus macet 5%, abortus 5%, trauma obstetric 5%, emboli 3% dan lain-lain 11%. Kebanyakan, hal ini terjadi karena ketidakadaan biaya yang membuat pasien memilih melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan.

Tanpa Diskriminasi

Berbeda dengan jaminan pelayanan kesehatan lainnya, menurut Sodikin, Jampersal ditujukan untuk semua ibu hamil tanpa memandang status kaya atau miskin, dalam atau luar daerah, hamil anak keberapapun dan bahkan dari istri keberapapun. Syaratnya, kata dia, ibu hamil itu memang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun dan bersedia menerima pelayanan standar kelas III.

“Kalau ibu hamil tidak memiliki jaminan apapun otomatis akan diikutkan Jampersal. Jika kemudian dia dirujuk di rumah sakit karena mengalami kesulitan dalam kelahiran, trus agar bisa menerima pelayanan di kelas yang lebih baik lalu dia menambah biaya, itu tidak bisa,” jelasnya.

Tujuan Jampersal juga untuk mendidik masyarakat agar mengutamakan persalinan ditolong tenaga medis di fasilitas kesehatan. Jadi, menurut Sodikin, kelahiran di rumah (kebrojolan) lalu memangil bidan itu tidak bisa dijamin Jampersal.

“Kalau bidan menerima panggilan untuk membantu kelahiran pasien di rumah boleh-boleh saja menarik biaya, karena itu tidak bisa dijamin Jampersal,” imbuhnya.

Purbalinggakab

Tags: , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42