Logo kotaperwira.com

Hari Jadi Purbalingga Disoal, Dianggap Hari Jadi Penjajahan

PURBALINGGA – Penulis buku Kilas Sejarah Purbalingga, Tri Atmo meminta Bupati Purbalingga untuk mengkaji kembali penetapan Hari Jadi Purbalingga yang kini diperingati setiap tanggal 18 Desember. Dia menilai, hari jadi itu merupakan hari penjajahan karena bertepatan dengan hari diterbitkannya Besluit (Surat Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pengambilalihan daerah mancanegara keraton Surakarta dan Yogyakarta oleh Belanda.

Tri Atmo mengirimkan surat resmi kepada Bupati Purbalingga dan Ketua DPRD Purbalingga, Senin (16/1) kemarin. Lelaki 70 tahunan yang asli Purbalingga itu mengaku memegang arsip surat tanggal-tanggal bersejarah itu. “Saya yakin apabila Hari Jadi Kabupaten Purbalingga tidak ditinjau kembali, maka anak cucu kita juga akan memperingati hari penjajahan, sebagai warisan dari pendahulunya,” papar kakek lima cucu itu.

Menurutnya, atas dasar Besluit (Surat Keputusan) Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pengambilalihan daerah mancanegara keraton Surakarta dan Yogyakarta oleh Belanda daerah mancanegara dibentuk menjadi Karesidenan Kediri, Mediun, Bagelen dan karesidenan Banyumas. Pengambilalihan kekuasaan itu diawali dengan perjanjian Gianti 13 Pebruari 1755. Yaitu antara petinggi VOC Hartingh dengan Sunan Pakubuwono dan Pangeran Mangkubumi. Selanjutnya disusul serentetan perjanjian lain yang menguntungkan pihak Belanda.

Dia langsung menyerahkan surat permohonan pengkajian hari jadi Purbalingga kepada Bupati melalui ajudan bupati di kantor setda Purbalingga, Senin siang (16/1). Menurutnya, para ahli sejarah mengatakan, hari jadi harus memenuhi kriteria antara lain mencerminkan intensitas dan citra daerah, mengandung nilai kebangsaan, memiliki nilai edukatif, menimbulkan kebanggaan masyarakat dan sebagainya.

“Misalnya untuk Purbalingga dibangunnya alun-alun dan pendopo kabupaten oleh Bupati Purbalingga pertama Dipayuda III atas petunjuk Ki Arsantaka. Ini lebih bermakna,” tambahnya.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dinbudparpora) Kabupaten Purbalingga menilai sah saja tokoh maupun warga masyarakat meminta peninjauan ulang hari jadi dengan mengirimkan surat dan masukan kepada pemerintah.

“Penetapan itu sebelumnya sudah ada perdanya. Yaitu melalui beberapa tahapan hingga ada perda. Termasuk melibatkan studi dari UGM. Kita akan menelaah dan memberikan sajian kepada bupati,” jelasnya, Senin (16/1) saat dihubungi terpisah.

Tags: ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42