Logo kotaperwira.com

DPRD Purbalingga Susun Empat Raperda Prakarsa

Purbalingga – Setiap kali musim pendaftaran peserta didik baru, kalangan orang tua atau wali murid dibuat resah dengan adanya pungutan atau sumbangan sekolah yang dipungut tanpa adanya payung hukum yang mengatur. Bahkan nominal yang disepakati antara orang tua dengan sekolah dikhawatirkan berpengaruh terhadap proses penerimaan murid baru. Rupanya keresahan mereka, ditangkap kalangan DPRD Purbalingga dengan menyusun Rancangan Peraturan Derah (Raperda) Prakarsa.

Raperda Prakarsa tentang Pendanaan Pendidikan merupakan salah satu dari empat Raperda Prakarsa DPRD Purbalingga yang diserahkan kepada Bupati Purbalingga Drs. H Heru Sudjatmoko M.Si, pada Rapat Paripurna Penyampaian 4 Raperda Prakarsa DPRD, Senin (31/10). Tiga Raperda Prakarsa lainnya yakni Raperda Tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari, Raperda Pedoman Pengelolaan Barang Daerah dan Raperda tentang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.

Ketua Komisi C DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan SH mengatakan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara tegas dan jelas terkait dengan pembatasan besaran maksimal sumbangan atau pungutan dana pengembangan institusi.

“Kami mengharapkan setelah nanti Raperda ini ditetapkan, Bupati segera membuat peraturan tentang pembatasan besaran maksimal sumbangan khususnya dana pengembangan institusi,” katanya saat menyampaikan penjelasan mengenai Raperda Prakarsa tentang Pendanaan Pendidikan pada Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri langsung oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko M.Si.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD H Tasdi SH MM juga mendengarkan penjelasan dari Ketua Komisi A tentang Raperda Prakarsa Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Suharto SH, DPRD memandang perlu menyusun Raperda Prakarsa ini untuk mendukung keinginan bersama pemerintah, DPRD dan stakeholder agar opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah dapat miningkat. Sebelumnya Purbalingga mendapat opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu sebabnya karena pengelolaan asset daerah yang masih lemah dan tidak dapat diyakini kewajarannya.

“Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan upaya pemkab mendapat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Syaratnya pengelolaan barang milik daerah dapat dilakukan lebih baik dan maksimal. Sehingga berimbas pada pengelolaan asset secara komprehensif,” katanya.

Penjelasan terhadap dua Raperda lainnya yakni Raperda PD Owabong disampaikan oleh Ketua Komisi B Sunarko dan Raperda Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan oleh Ketua Komisi D Imam Khoerudin.

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42