Logo kotaperwira.com

Dewan Pendidikan Laporkan 9 Sekolah Adakan Pungutan ke Siswa

PURBALINGGA – Sedikitnya, sembilan sekolah di Kabupaten Purbalingga kini sedang cenut-cenut. Dari hasil pemantauan dan laporan masyarakat, Dewan Pendidikan Kabupaten Purbalingga mengantongi sembilan sekolah yang dinilai melakukan pungutan atau ‘Infak’.

Pungutan itu dilakukan kepada siswa saat kelulusan dengan bermacam dalih. Laporan resmi melalui surat sudah dilayangkan Dewan Pendidikan, hampir seminggu lalu. Sembilan sekolah itu didominasi oleh Sekolah Dasar (SD) dan SLTP. Alasan sekolah itu melakukan pungutan bervariasi. Antara lain sebagai sumbangan atau infak. Kemudian ada alasan tradisi tahunan dan memang sekolah bersangkutan sangat membutuhkan dana.

Ketua Dewan Pendidikan Purbalingga, Soedino SE, Jumat (6/7), mengatakan, surat dilayangkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian serta jajaran Dewan Pendidikan di atasnya. “Isinya, kami melaporkan kondisi sekolah di kabupaten Purbalingga yang terbukti melakukan pungutan. Artinya pelaksanaan Permen Kemendikbud Nomor 60 tahun 2011 belum ditepati,” tegas .

Soedino mengatakan, saat dikonfirmasi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Yanuar Abidin mengaku sudah meminta uang ‘Infak’ itu dikembalikan kepada orangtua siswa. Mekanismenya diatur kemudian. Namun pihaknya kurang percaya akan ada tindakan seperti itu.

“Kami juga menyadari, kebingungan sekolah saat melihat di kabupaten lain boleh memungut kelulusan. Namun disisi lain disini kemungkinan besar belum ada tindakan tegas,” tambahnya.

Dia mengatakan, berdasarkan PP nomor 60 itu dan petunjuk teknis PPDB, pungutan itu jelas tidak diperbolehkan. Seharusnya dinas terkait mampu memberikan sanksi sesuai kesalahannya. Kemudian kepada orangtua, tak usah malu atau sungkan jika dipanggil menerima kembali uang itu.

Soediono enjelaskan, kisaran “infak’ itu senilai Rp 75 ribu sampai Rp 200 ribu. Namun disinyalir orangtua juga enggan menerima kembali uang itu. Apalagi jika anaknya memang sudah lulus dan semua bukti kelulusan sudah didapatkan.

“Terlepas dari kondisi itu, pelaksanaan PP Nomor 60 harus berjalan. Tugas instansi terkait dan masyarakat ikut mengawasi sangat penting. Terutama bagi kelangsungan pendidikan di Purbalingga di masa yang akan datang,” katanya.

Pihaknya juga mengirimkan surat sampai ke pemerintah pusat agar ada masukan dan dikemudian waktu tidak terulang kembali. Utamanya untuk penentuan kebijakan dan evaluasi bagi kebijakan di tahun ajaran selanjutnya. Sumber: Radar Banyumas.

Tags: ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42