Logo kotaperwira.com

Bupati Segera Isi Pejabat Definitif Pengganti Plt

PURBALINGGA – Sampai Juli ini sejumlah SKPD dan jabatan dipegang oleh pelaksana Tugas (Plt). Mulai dari Sekretaris Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Pendidikan, Badan Penyuluh, Sekretaris DPRD. Bahkan dalam tahun ini, diperkirakan sejumlah pejabat lainnya juga purna atau pensiun. Seperti Kepala Dinakkan, Kepala Dinbudparpora, Kepala DPPKAD.

Bupati Purbalingga, Drs Heru Sudjatmoko MSi mengatakan, semua calon pengganti plt masih menunggu rekomendasi dari pemerintah provinsi. Termasuk jabatan Sekretaris Daerah, dan sejumlah kepala SKPD.

Heru berharap, sebelum September Plt itu sudah terisi oleh pejabat definitif. Bahkan bisa saja, jika pemerintah provinsi sudah mengeluarkan rekomendasi, Plt dimaksud akan segera ditetapkan definitif sesuai calon yang sudah diusulkan.

“Prosedurnya tetap melalui fit and proper test. Itu sudah kita lakukan. Termasuk untuk kepala dinas pendidikan. Hasilnya masih menunggu provinsi. Biasanya, bupati dipanggil ke provinsi untuk mengetahui dan mendengar sendiri hasil penilaian itu,” jelasnya, Minggu (8/7).

Fit and Propertest dinilai mampu menghasilkan pejabat yang berkualitas dan memiliki kemampuan dalam menempati posisi yang paling tepat. Pejabat yang terpilih untuk mengemban tugas memang merupakan sosok pilihan dan sesuai kemampuannya.

Lebih lanjut dikatakan, adanya Plt diyakini tetap mendukung kinerja suatu instansi. Harapannya tidak terjadi stagnansi dalam pemerintahan atau kepemimpinan di lembaga dimaksud. “Semoga sebelum lebaran sudah ada pejabat definitif. Harapan kami secepatnya,” tambahnya.

Terpisah, Ishak MPd yang disebut-sebut diusulkan dan mengikuti Fit And Propertest calon Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga mengaku siap sesuai prosedur yang ada. Jika pimpinan menghendaki, dirinya siap.

“Saya siap jika memang dipercaya pimpinan untuk menduduki jabatan kepala Dindik,” kata Sekretaris Dindik Purbalingga tanpa bersedia berkomentar persoalan yang membelit PGRI.

Seperti pernah diberitakan, dalam pengisian sejumlah pejabat definitif diminta tak ada politik balas jasa. Pemerintah harus profesional, jika ingin menghasilkan pejabat yang benar-benar proporsional.

Tags: , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42