Logo kotaperwira.com

Bupati Heru Sudjatmoko Dilaporkan ke KPK

Dituding Rugikan Negara 6 Miliar

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga Drs Heru Sudjatmoko MSi bisa jadi harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, bupati dilaporkan salah satu staf ahli, pejabat Eselon IIb, Pratikno Widiarso atas dugaan korupsi ke komisi antirasuah yang berkantor di Jl Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

Kebijakan bupati Heru dalam penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2010 lalu dituding mengakibatkan kerugian negara sampai Rp 6 miliar. Ada sejumlah pejabat yang tidak dilantik dan tetap diberikan tunjangan. Ini yang dituduhkan korupsi karena bupati memberikan tunjangan pada pejabat yang tidak sah.

Saat dikonfirmasi wartawan, bupati mengaku kecewa dengan adanya laporan seorang PNS mengenai dugaan korupsi yang dilakukannya itu. Menurut bupati, laporan itu sangat tidak berdasar dan mengada-ada. “Dalam laporan itu, saya dituduh korupsi hingga merugikan negara Rp 6 miliar,” katanya, usai mengikuti kegiatan Sosialiasi Penghematan BBM dan Air, serta Sosialisasi Satuan Harga 2013, di Operation Room Setda Purbalingga, Senin (15/10).

Bupati Heru mengatakan, laporan itu dikirimkan ke KPK, dengan tembusan kepada Presiden, Polri, Kejaksaan, Menpan, Mendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Inspektorat Provinsi. Dalam laporan itu disebutkan, Bupati Purbalingga membayarkan tunjangan pejabat yang tidak sah. Karenanya, tunjangan itupun menjadi tidak sah dan merugikan keuangan daerah.

Pemberian Tunjangan Pejabat Tak Dilantik

Lebih lanjut dikatakan, pada tahun 2010 saat baru tiga bulan menjabat bupati baru, dia melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga. Namun, tidak semua pejabat yang diganti atau digeser itu dilantik.

Bupati hanya melantik pejabat baru dan pejabat lama pada satuan kerja yang berganti nomenklatur (kelembagaan atau ganti nama). Misalnya, Kepala Bagian Pemerintahan umum yang semula bernama Bagian Tata Pemerintahan. Meski pejabatnya sama, tapi karena nomenklaturnya berubah, bupati melantik pejabat yang bersangkutan.

“Pejabat lama dengan nomenklatur yang sama, misalnya Bagian Hukum dan HAM, tidak saya lantik. Itu salah satu yang kemudian dipersoalkan,” tambahnya.

Nah, pejabat yang tidak dilantik itu dianggap tidak sah sehingga tunjangan yang diterima mereka juga tidak sah. Selama dua tahun, akumulasi tunjangan yang dianggap tidak sah itu mencapai sekitar Rp 6 miliar.

Sementara, bupati berpedoman tidak melantik pejabat lama dengan nomenklatur satuan kerja yang tidak berubah berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2000. Dalam peraturan peralihan PP itu, hanya mewajibkan bupati melantik dan mengambil sumpah pejabat baru, atau pejabat lama pada satuan kerja yang nomenklatur serta tugas pokok dan fungsinya diganti.

Selain tembusan kepada presiden dan pejabat tinggi lainnya, surat itu juga ditembuskan kepada wakil bupati, dan Sekda Purbalingga. Sementara, hingga berita ini diturunkan, Juru Bicara KPK, Johan Budi SP saat dihubungi via ponsel belum merespon.

Tags: , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42