Logo kotaperwira.com

Banyak Peraturan Daerah (Perda) Kedaluwarsa Belum Dicabut

Purbalingga – Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan sejak puluhan tahun silam dan sudah tidak berfungsi lagi, namun belum dicabut. Padahal, ketetapan hukum yang lebih tinggi telah mengamanatkan agar Perda tersebut untuk dicabut. Selain itu, banyak juga Perda yang telah ditetapkan, tetapi belum ada ada aturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan bupati (Perbup) atau Keputusan Bupati, sehingga tidak bisa diterapkan di masyarakat.

“Secara sosiologis, Perda yang tidak dipakai itu memang sudah tidak berlaku karena telah kehilangan ruh hukumnya. Tetapi secara yuridis, Perda tersebut sejatinya masih berlaku,” kata Asisten Pemerintahan Sekda Purbalingga, Kodadiyanto, SH, MM di sela-sela rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan Perda di Gedung B Setda Purbalingga, Selasa (8/11).

Kodadiyanto mencontohkan, perda yang sudah dihentikan pemungutan pajak dan retribusinya, tetapi Perda-nya belum dicabut. Padahal, Bupati telah mengeluarkan instruksi nomor 188.3-1 tahun 1998 tentang Penghentian Pungutan Beberapa pajak Daerah dan retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan UU nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan PP nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. “Perda tersebut mestinya harus sudah segera dicabut agar tercipta tertib hukum,” kata Kodadiyanto SH yang didampingi Kabag Hukum & HAM Setda Tri Gunawan Setyadi, SH, MH.

Kodadiyanto merinci, sejumlah Perda yang harus segera dicabut antara lain Perda nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Anjing, Perda 9/1987 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, Perda 10/1987 tentang Pungutan Uang Leges. Kemudian Perda 26/1983 tentang Ijin Penggunaan Jalan Milik Pemerintah, Perda 4/1992 tentang Retribusi Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras, Perda 24/1983 tentang Penitipan Sepeda atau Sepeda Motor, perda 13/1983 tentang Retribusi Susu ternak, Perda 4 1980 tentang Bea Timbangan ternak, Perda 8/1977 tentangPemeriksaan dan pengiriman Ternak keluar Daerah, dan Perda 6/1985 tentang Pemilikan Kartu Ternak.

“Perda lain yang juga harus segera dicabut yakni Perda 1/1981 tentang Lalu Lintas Jalan, Perda 25/1983 tentang Ijin Tempat Usaha, dan Perda 6/1980 tentang Pengambilan rencana Kerja dan Syarat serta Gambar Proyek,” rinci Kodadiyanto.

Selain sejumlah Perda yang harus dicabut, Kodadiyanto juga menyebut adanya sejumlah pungutan retribusi yang baru didasarkan pada Peraturan Bupati. “Pungutan retribusi itu seharusnya diatur dalam Perda,” tegas Kodadiyanto.

Pungutan retribusi yang hanya didasarkan Perbup, rinci Kodadiyanto, antara lain Perbup 24/2005 tentang tarif pendakian Gunung Slamet, Perbup 58/2006 tentang Tarif Tanda Masuk Bumi Perkemahan, Perbup 46/2004 tentang Retribusi Perubahan Status Tanah Pertanian menjadi Tanah Non Pertanian, dan Perbup 47/2004 tentang Penyesuaian tarif Retribusi Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan.

Di bagian lain Kodadiyanto juga mengakui masih adanya penegakan Perda yang belum optimal sehingga tidak efektif pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petugas baik dalam jumlah, kualitas, dan kompetensi. Kemudian akibat kurangnya daya inovatif instansi atau yang bersangkutan, motivasi yang rendah, kurangnya koordinasi, dan saling lempar tanggung jawab. “Penyebab lainnya karena anggaran terbatas untuk penegakan Perda, sarana dan fasilitas pendukung minim, dan bisa pula muncul dari masyarakat. Masyarakat ada yang beranggapan, jika tidak diatur, tetap bisa dilanggar saja, atau karena factor etika dari masyarakat yang cenderung untuk melanggar,” kata Kodadiyanto.

Tags: , , , , ,
Fatal error: Call to undefined function stt_terms_list() in /home/kotaacom/public_html/wp-content/themes/purbalingga/single-default.php on line 42