Logo kotaperwira.com

905 RT Tak Mengajukan Dana Hibah Permodalan

Purbalingga – Meski tahun anggaran tinggal menyisakan dua bulan, masih 1.821 Rukun Tetangga (RT) hingga hari ini belum mencairkan dana hibah permodalan dari Pemkab.

Padahal, dana harus sudah dibelanjakan sekaligus dilaporkan pertanggungjawabannya setiap tahun anggaran. Saat ini baru 64% atau 3.230 RT yang mencairkan dana yang menjadi salah satu materi utama kampanye pencalonan Bupati Heru saat pilkada.

Bahkan dalam waktu yang sudah kian mendesak masih terdapat 905 RT yang sama sekali tidak mengajukan dana hibah yang sudah disosialisasikan sejak Mei lalu. “Banyak kendala, antara lain RT juga banyak yang merantau ke luar daerah. Padahal pencairan butuh tanda tangan ketua RT,” ungkap Kepala Bapermasdes, Imam Wahyudi, Senin (24/10).

Saat ini sebanyak 302 RT masih diproses di DPPKAD dan 614 proposal lainnya masih dalam proses di Bapermasdes. Nilai bantuan permodalan sebesar Rp 1 juta/RT. “Yang menjadi perhatian adalah 905 RT itu. Kami sedang berkordinasi dengan desa/kecamatan terkait dengan RT. Rencana akan diadakan rakor dengan kecamatan untuk mendorong percepatan pengajuan permohonan dana RT tersebut hari Sabtu mendatang(29/10),” papar dia.

Menurutnya, untuk RT yang saat ini sedang proses administrasi, baik di Bapermasdes maupun DPPKAD, tidak menjadi masalah. Pencairan untuk yang sedang dalam proses di kedua SKPD itu hanya masalah waktu. Kalau di Bapermasdes sudah oke, selanjutnya diproses di DPPKAD.

Jika proses di DPPKAD selesai, maka RT akan mendapat pemberitahuan jika dananya sudah bisa dicairkan di BPR BKK Purbalingga. Pencairan bisa dilakukan di kantor cabang BPR BKK yang ada hampir di semua kecamatan, bahkan beberapa cabang melakukan jemput bola pencairan dana ke desa-desa.

Sekdes Tidu, Kecamatan Bukateja, Matori, mengeluhkan proses yang cukup rumit untuk mencairkan dana itu. Dia sudah membawa berkas administrasi seluruh RT ke Bapermasdes, namun sebagian ditolak. “Ada yang ditolak karena tanda tangannya tidak sama, padahal orangnya sama. Harusnya dimaklumi, kalau ketua RT bukan pegawai dan tidak biasa tanda tangan. Seringkali tanda tangannya tidak bisa persis,” katanya.

Tags: , , ,
Source: Suara Merdeka

Leave a Reply

close(x)
Pasang Iklan